oleh

Pemkot Surabaya Kordinasi Dengan Perwakilan IPMAPA Surabaya

Surabaya Suryanasional.com- Tepatnya Pada hari Rabu, 11/07/2018 bertempat di Ruang Camat Tambaksari Surabaya Jl. Mendut No. 7 Surabaya telah dilaksanakan koordinasi terkait permasalahan di Asrama Kamasan III Jl. Kalasan No. 10 Surabaya (Asrama Papua Surabaya) dari Badan Formatur Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) Se Kota Surabaya Study Surabaya, yang ditujukan kepada Ketua Paguyuban Mahasiswa Papua Surabaya, dengan mengundang Sdr. Petrus Gombo (Ketua Badan Formatur IPMAPA) dan Sdr. Alosius Wandikbo (Sekretaris Badan Formatur IPMAPA), diikuti sekitar 20 orang.
Adapun permasalahan yang dibahas yaitu Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan musyawarah besar IPMAPA (Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua) tahun 2018. Menyikapi dugaan sikap rasisme dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI, Polri dan masyarakat kota Surabaya sekaligus membahas kenyamanan mahasiswa Papua Surabaya.

Hadir pada acara pertemuan anatara lain Drs. Eddy Christijanto, M.Si (Plt.Kabakesbangpol KotaSurabaya),
Muhamad Fikser, AP (Kabag Humas Kota Surabaya)., Drs. Ridwan Mubarun, M.Si (Camat Tambaksari), AKBP Benny Pramono (Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya), Kapten Chk Siswo (Pasi Intel Kodim 0831/ST), HP. Simanjuntak, S.IP, MM (Plt. Kabid Penanganan Strategis Pada Bakesbangpol Surabaya),Petter (Kasi Trantib Kec. Tegalsari/Papua),Pendeta Rico (Papua),Pendeta Simunapen,Hawei (Mantan Sekcam Tegalsari/Papua),B. Numberi,A.Funataba,Reyko,AweJandries,
Benny Hutman,Para senior Papua
Dengan rangkaian Acara koordinasi jajaran Pemkot Surabaya bersama perwakilan kelompok IPMAPA Surabaya dimulai, dengan
Camat Tambaksari juga sangat kawatir adanya dengan Terkait kegiatan di asrama dianggap oleh Pemkot sangat mengkhawatirkan karena di tempat tersebut banyak LSM Ormas turut bergabung didalamnya sehingga pemkot harus masuk ke lokasi tersebut dengan melakukan yustisi namun kami mengalami kendala krn adanya penolakan sehingga sempat terjadi aksi ketegangan.
Harapan kita dalam pertemuan ini dapat kita musyawarahkan guna menjadi bahan masukan langkah apa yang perlu dilakukan, karena kejadian asrama papua sudah masuk pada rana nasional yang telah dilaporkan oleh pihak LBH dimana bahasanya sangat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Ibu walikota yang didampingi sangat menyayangi kejadian ini, padahal selama ini Pemkot surabaya selalu turut membantu dan memfasilitasi secara khusus kegiatan masyarakat/mahasiswa papua di surabaya, karena kejadian kejadian sekarang ini masuk perhatian Ibu Walikota dan pesan beliau meminta tolong kepada tokoh tokoh papua agar mengkoorfirmasikan dengan adek adek di asrama papua.
Yustisi adalah menegakkan perda dan persoalan ini ada seorang perempuan yang benar2 menghambat kegiatan yustisi, dimana orang tersebut sering muncul pada even even penting yang mudah untuk di provokasi dan saat ini diapun membuat bahasa dengan kata2 RASIS dengan follow up yg di viralkan.
Harapan Ibu Walikota dalam pertemuan ini semuanya permasalahan dapat diselesaiakan dengan para senior sehingga adek adek kita bisa belajar dengan baik, karena asrama papua ini dulu merupakan tempat keluar masuk dan cengkrama, namun saat ini asrama tersebut tertutup sulit untuk mengetahui kegiatan apa di dalam asrama tersebut.
Bahwa Intinya Ibu Walikota Surabaya Risma berharap agar Kelompok AMP Keluar asrama dan ditempati oleh adek-adek kita papua untuk menyelesaikan sekolahnya.
Penyampaian para perwakilan senior papua Permasalahan di asrama papua ada benang merah dan permasalahan ini akan kita selesaikan secara papua dan nanti kita akan brrbicara masalah yang ditempati oleh AMP bila perlu kita keluarkan dari asrama.
Kita akan sekesaikan permasalahan ini dengan adik adik kita di asrama papua yang ada di surabaya, karena kegiatan di dalamnya ada kegitan lain yang keluar dari NKRI.
Perwakilan senior asrama Kamasan Papua Bahwa Asrama ini dulunya murni diperuntukan untuk mahasiswa Papua yang mudah keluar masuk asrama tersebut, lambat laun asrama ini mulai dimasukin oleh kelompok AMP yang sulit untuk dikoordinasikan dan mengusik para senior asrama, disini kita mulai curiga ada apa di dalam asrama tersebut dan permasalahan ini harus segera diselesaikan karena akan banyak pergerakan yang mendukung AMP.
Selanjutnya dibuat suatu “PERNYATAAN SIKAP” oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dan para Senior Papua di Surabaya dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait kejadian tanggal 6 Juli 2018, di Asrama Kamasan Papua Jl. Kalasan Nomor 10 Surabaya.
Kita tetap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga mendukung Pemerintah Kota Surabaya dalam menegakkan peraturan dan menegaskan tidak ada pelanggaran HAM saat itu yang terjadi adalah kegiatan pendataan penduduk non permanen sesuai Permendagri Nomor 14/2015.
Menyatakan bahwa warga Papua yang berada di Surabaya tidak pernah memberikan statement rasis pada saat kejadian di asrama mahasiswa Papua, Jl. Kalasan No. 10 Surabaya. Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang mendeskriditkan hubungan keluarga besar warga Papua di Surabaya dengan warga Kota Surabaya.
Dengan Adanya IKBPS (Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya) menolak dan keberatan atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh LBH Surabaya, Kontras, Sdri. Anindya Shabrina (FMN), Sdr. Steph Pigai, Sdr. Hendrik (Aktivis AMP KK Surabaya). Di media massa dan media sosial yang mendeskriditkan aparat dan warga Papua. Selesai acara dilanjutkan pertemuan dan foto bersama.
Dilakukan kunjungan oleh para Senior Papua ke Asrama Kamasan III Jl. Kalasan No. 10 Surabaya tanpa melibatkan instansi lain karena permasalahan ini diselesaikan secara Papua. Mengunjungi asrama Kamasan III Papua, Jl. Kalasan. Sampai dengan sekarang kegiatan masih berlangsung, situasi kondusif dan aman.(Budi R).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed