oleh

Bupati Bojonegoro : Perlu Adanya Revolusi Mental dalam Pengelolaan Dana Desa

Bojonegoro Suryanasional. com –
250 orang pendamping dana desa yang terdiri dari tehnical asisten (TA), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se -Kabupaten Bojonegoro mengikuti Rapat Koordinasi dan Sikronisasi Program pendamping desa, di pendopo Malowopati Bojonegoro, Jum’at (30/11/2018). Hadir dalam acara tersebut Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah.

Plt Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabuoaten Bojonegoro, Moch. Chosim dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran pendamping desa dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Moch. Kosim selaku PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran pendamping desa dalam pengelolaan dana desa,

“Kegiatan ini adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran pendamping desa. Selain itu ini adalah bagian untuk sinkronisasi arah kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selanjutnya program ini juga bertujuan untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan dengan memulainya dari daerah pinggiran atau desa,” jelas Moch. Chosim.

Dia menambahkan bahwa pihaknya bersama seluruh pendamping desa siap mendukung program-program pemerintah kabupaten Bojonegoro, melalui pengelolaan dana desa.

Sementara itu Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah. dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam pengelolaan dana desa, harus disertai kedisiplinan, transparansi dan akuntabel. Untuk itu perlu adanya revolusi mental dalam pengelolaannya. Maka semuanya harus diawali dari pendamping desa

“Perlu adanya revolusi mental dalam pengelolaan anggaran dana desa. Untuk pembangunan Bojonegoro sendiri adalah melalui asas penjabaran visi-misi yang tertuang dalam RPJMD yang mana hal tersebut merupakan kontrak politik kepada masyarakat yang harus kami jalani,” jelas bupati.

Untuk itu, lanjut dia,diperlukan adanya dukungan seluruh stakeholder, termasuk juga pendamping desa. Selain itu untuk mendukung hal tersebut, kami memerlukan adanya revolusi mental dan revolusi data. Disamping tentunya harus selalu aktif dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa, khususnya kepada Kepala Desa.

Bupati Anna Muawanah juga menyampaikan bahwa infrastruktur di Bojonegoro kondisinya 60% rusak. Maka akan kami targetkan selama tiga tahun ke depan akan tuntas dan selesai, terutama infrastrukur jalan, jembatan dan penerangan jalan umum.

“Khusus untuk pembangunan jalan, diantaranya jalan poros kecamatan, pembangunannya nanti berupa jalan cor beton. Untuk jalan poros desa ataupun dusun, jalannya nanti akan berupa jalan aspal. Sedang untuk jalan lingkungan akan menggunakan paving,” jelas Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah.
Lex/red

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed