oleh

Pemkab dan DPRD Bojonegoro gelar Rapat Pembahasan KUA PPAS P-APBD 2021

Bojonegoro, suryanasional.com – Pemkab Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro menggelar rapat pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon sementara (KUA PPAS) P-APBD 2021, Senin. (13/9/2021).

Dalam rapat tersebut Badan anggaran (banggar) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kemarin (13/9/2021).

Dalam rapat tersebut, Badan anggaran (banggar) DPRD bojonegoro diantaranya menyoroti ihwal rendahnya serapan APBD yabg progresnya baru 32 persen di awal Bulan September ini.

Sementara Pemkab Bojonegoro yang diwakili tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) beralibi bahwa rendahnya serapan dikarenakan belanja modal infrastruktur belum semua terserap dikarenakan masih dalam proses pengerjaan.

Lasuri salah satu anggota Banggar DPRD Bojonegoro mengurai bahwa besaran P-APBD tidak banyak berubah, sebelumnya ditetapkan Rp 6,2 triliun. Namun, dalam realisasinya Rp 6,08 triliun.

“Itu karena ada defisit yang akan tertutup,’’ kata dia.

Dijelaskannya, pendapatan tahun ini dipatok Rp 3,7 triliun. Sedangkan belanja sebesar Rp 6,2 triliun. Sisanya ditutup dari silpa 2020 sebesar Rp 2,2 triliun.

Namun, tambhanya, setelah audit badan pemeriksaan keuangan (BPK), besaran Silpa hanya Rp 1,9 triliun, sehingga defisit tidak tertutup. Sementara posisi transfer DBH migas terakhir sudah melampaui Rp 1 triliun.

Begitupula pendapatan dari laba PT Asri Dharma Sejahtera (ADS). Sehingga, secara hitungan defisit APBD sudah tertutup.

“Jadi APBD sudah tidak defisit,’’ jelasnya.

Lasuri menambahkan, pada P-APBD besaran anggaran bisa bertambah jika DBH migas triwulan IV ditransfer. Baik reguler maupun yang kurang salur tahun sebelumnya.

‘’Potensi naiknya APBD sangat tinggi,’’ ungkap Lasuri.

APBD induk 2020 dipatok Rp 6,4 triliun. Namun, pada P-APBD turun menjadi Rp 5,7 triliun. Ada sejumlah dana transfer pusat yang gagal terealisasi.

Wakil Ketua Banggar DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menambahkan, telah menyerahkan berkas hasil reses anggota DPRD kepada TAPD.

“Kita telah memberikan berkas berisi hasil reses teman-teman anggota, harapan kami agar segera ditindaklajuti oleh TAPD agar masuk ke KUA PPAS P-APBD 2021,” kata Sukur.

Diterangkannya, dalam rapat pembahasan KUA PPAS P-APBD 2021 masih terus diaorot. Beberapa hal sedang disorot di antaranya adanya potensi kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas sekitar Rp 209 miliar, totalnya per triwulan ketiga Rp 1,088 triliun.

“Sehingga harapannya alokasi dana desa (ADD) juga berpotensi naik atau utang salur ADD bisa diberikan ke pemerintah desa,” kata Sukur.

Penyerapan APBD, lanjut dia, juga perlu dimaksimalkan lagi. Kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai dibahas. Di antaranya dinas pendidikan, dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya, badan pendapatan daerah, dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sementara itu, Ketua TAPD Bojonegoro Nurul Azizah menerangkan, realisasi belanja APBD 2021 per 13 September memang baru 32,54 persen atau Rp 2 triliun dari total APBD Rp 6,2 tiriliun.

Menurutnya, itu dikarenakan realisasi belanja modal infrastruktur belum terserap. Sehingga apabila nanti sudah terealisasi, tentunya serapan belanja APBD 2021 bakal lebih besar.

“Adapun belanja Pemkab Bojonegoro terdiri atas belanja operasional 50,66 persen, belanja modal 35,94 persen, belanja tak terduga 0,6 persen, dan belanja transfer 17,02 persen,” urai Nurul Azizah. (Lex/Red)

News Feed