Bojonegoro, Suryanasional.com – Perwakilan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Kabupaten Bojonegoro melakukan silaturahmi ke Komisi C DPRD Bojonegoro, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka antara guru PAI dan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru.
Silaturahmi yang digelar di Ruang Komisi C DPRD Bojonegoro itu dipimpin Ketua KKG PAI Kabupaten Bojonegoro, Pujiono, S.HI, bersama jajaran pengurus KKG PAI serta MGMP PAI SMP. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan harapan agar Tunjangan Profesi Guru (TPG) berupa Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 bagi guru PAI di Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kepastian dan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pujiono menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan merupakan aksi tuntutan, melainkan silaturahmi untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara guru dan DPRD.
“Kami datang dengan niat silaturahmi. Guru ingin menyampaikan aspirasi secara baik dan berharap ada solusi bersama,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, KKG PAI dan MGMP PAI berharap terbangun kesamaan pemahaman antara guru, DPRD, dan pemerintah daerah terkait posisi serta hak guru PAI dalam sistem pendidikan daerah.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd, menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia bersama anggota Komisi C menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi guru PAI, khususnya terkait TPG THR dan gaji ke-13.
Ahmad Supriyanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna menindaklanjuti hasil silaturahmi, terutama terkait mekanisme anggaran dan administrasi.
“Persoalan ini akan kami koordinasikan dengan dinas terkait agar dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan dialogis tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro menyampaikan optimisme bahwa TPG THR dan gaji ke-13 bagi guru PAI dapat direalisasikan pada tahun ini, sepanjang tidak terkendala regulasi dan teknis penganggaran.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi KKG PAI dan MGMP PAI, meskipun mereka menegaskan pentingnya pengawalan bersama agar hasil silaturahmi tidak berhenti sebatas wacana. (red)
