Jombang, Suryanasional.com | Masalah kartu BPJS Kesehatan (PBI-JK) yang tiba-tiba non-aktif seringkali menjadi momok bagi warga kurang mampu saat sedang sakit. Merespons hal ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang langsung tancap gas melakukan langkah preventif yang konkret.
Pada Selasa (31/3/2026), Aula Dinsos Jombang dipadati oleh ratusan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Bukan sekadar kumpul-kumpul, mereka sedang digembleng dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Ground Check untuk memastikan warga Jombang tak lagi kehilangan hak sehatnya hanya karena masalah administrasi.
Mengapa ‘Ground Check’ Itu Penting?
Banyaknya data PBI-JK yang non-aktif di tahun 2026 menuntut verifikasi faktual. Dinsos Jombang tidak ingin hanya mengandalkan data di atas kertas yang seringkali berbeda dengan realitas di lapangan.
“Kami tidak ingin ada warga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan akses kesehatan. Lewat ground check ini, kita validasi langsung agar reaktivasi PBI-JK tepat sasaran, tepat orang, dan tepat kondisi,” tegas Agung Hariadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Rabu (1/4/2026).
Gandeng ‘Dua Raksasa’ Data BPJS dan BPS
Untuk memastikan akurasi tingkat tinggi, Dinsos Jombang tidak bekerja sendirian. Mereka menghadirkan pakar dari dua instansi.
BPJS Kesehatan, mengupas tuntas prosedur teknis agar kartu yang mati bisa segera “hidup” kembali tanpa birokrasi yang berbelit. BPS Jombang, Membekali teknik pendataan presisi agar pendamping PKH bisa membedakan mana warga yang benar-benar layak dibantu dan mana yang sudah mandiri.
Pendamping PKH dipilih sebagai motor utama karena mereka adalah “mata dan telinga” pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa. Harapannya, tidak ada lagi laporan warga miskin ditolak rumah sakit karena kartu tidak aktif.
Target Besar Dinsos Jombang.
Hapus Data “Siluman” mencoret warga yang sudah mampu, pindah alamat, atau sudah meninggal. Reaktivasi Kilat, mempercepat pengaktifan kembali kartu warga prasejahtera. Transparansi total, sistem data yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan”, tambah agung Hariadi.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi masalah jaminan kesehatan di Jombang. Jadi, bagi warga Jombang yang kepesertaan PBI-JK-nya sedang non-aktif, siap-siap akan ada petugas yang melakukan validasi agar hak kesehatan Anda kembali terjamin!
(Anik)
