Bojonegoro,Suryanasional.com – Komisi C DPRD Bojonegoro menyoroti sejumlah anomali dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 saat menggelar hearing bersama OPD terkait. Ketidaksesuaian data yang ditemukan dinilai berpotensi mengganggu ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mengatakan data sosial ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Karena itu, berbagai temuan yang muncul dalam DTSEN harus segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, masih ditemukan sejumlah persoalan, mulai dari warga yang dinilai layak menerima bantuan namun tidak masuk dalam basis data, hingga adanya masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi masih tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data yang ada. Data yang akurat sangat penting agar seluruh program bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegas Ahmad Supriyanto dalam hearing tersebut.
Komisi C juga mendorong pelibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pemutakhiran data. Aparatur desa dinilai memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warganya sehingga dapat membantu meminimalkan kesalahan pendataan.
Melalui hearing tersebut, DPRD berharap seluruh pihak terkait dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pembenahan DTSEN 2026. Dengan data yang valid dan mutakhir, berbagai program perlindungan sosial diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. (Red)
