Pasuruan,Suryanasional.com – Rabu, 19 Agustus 2026 – RSUD Bangil tengah bersiap naik kelas. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengukur kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan, tata kelola, dan keselamatan pasien.
Evaluasi ini menjadi langkah awal memperkuat RSUD Bangil agar tidak hanya jadi rumah sakit rujukan, tetapi juga pusat layanan kesehatan yang terintegrasi dengan Puskesmas 24 jam di seluruh kecamatan.
Bupati Pasuruan, H. M. Rusdi Sutejo menjelaskan, pembenahan RSUD Bangil tidak berhenti pada gedung dan alat kesehatan. Fokus utama adalah digitalisasi sistem pelayanan.
Salah satu terobosan adalah integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Bangil dengan Command Center Pasuruan Satu Data.
“Melalui integrasi ini kita bisa memantau ketersediaan tempat tidur secara real-time, melihat tren penyakit harian, hingga melacak pergerakan ambulans darurat lewat GPS,” kata Mas Rusdi.
Data bed yang diperbarui langsung ini penting untuk mempercepat proses rujukan. Petugas bisa memastikan rumah sakit tujuan masih memiliki kapasitas sebelum pasien dikirim.
Di bagian farmasi, RSUD Bangil juga menerapkan otomatisasi resep atau auto-pilot. Tujuannya mengurangi kesalahan input dan mempercepat penyerahan obat kepada pasien.
Pembenahan juga menyasar sumber daya manusia. Mulai APBD 2026, Pemkab Pasuruan menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk rekrutmen tenaga medis.
Sistem berbasis komputer ini dinilai lebih transparan, terukur, dan meminimalkan celah praktik tidak resmi.
“Ini bagian dari komitmen kami membangun tata kelola yang bersih sekaligus mendorong RSUD Bangil menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi,” jelas Mas Rusdi.
Dari sisi pembiayaan, pengembangan sarana RSUD Bangil didukung APBD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Sesuai aturan, DBHCHT memang dialokasikan untuk sektor kesehatan. Di Pasuruan, dananya digunakan untuk membenahi infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta mendukung layanan langsung ke masyarakat.
Beberapa program yang mendapat dukungan dana cukai antara lain Si Muter untuk pengantar pasien dan Jelita Siaga layanan ambulans gratis.
“Penggunaan dana cukai ini penting karena manfaatnya dirasakan langsung warga. Terutama bagi yang tinggal jauh dari pusat layanan, soal transportasi tidak lagi jadi hambatan,” ujar Mas Rusdi.
Bagi Pemkab Pasuruan, naik kelasnya RSUD Bangil bukan hanya soal bangunan baru. Ada 3 hal yang dikebut bersamaan: sistem pelayanan, SDM, dan akses masyarakat.
Dengan integrasi Puskesmas 24 jam dan RSUD, alur rujukan diharapkan lebih jelas. Kasus ringan ditangani di Puskesmas, kasus berat langsung dirujuk. Pelacakan ambulans dan data bed real-time membuat penanganan darurat lebih cepat. Otomatisasi farmasi menekan antrean.
Namun Mas Rusdi mengingatkan, secanggih apapun sistemnya, keberhasilan tetap diukur dari manfaatnya di lapangan.
“Ujungnya adalah masyarakat. Apakah pasien lebih cepat dilayani, rujukan lebih mudah, informasi lebih jelas, dan biaya transportasi lebih ringan. Kalau itu tercapai, berarti investasi kita tidak sia-sia,” tegasnya.
Evaluasi akreditasi KARS ini pun menjadi momentum. Bukan hanya untuk meraih predikat, tetapi untuk memastikan digitalisasi, fasilitas, tata kelola, dan dana cukai benar-benar menghasilkan layanan kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses warga Pasuruan.(An)
