Bojonegoro, Suryanasional.com – Upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih, profesional, dan akuntabel kembali berbuah prestasi.
Kabupaten Bojonegoro meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, pada Kamis pagi (19/02/2026) dalam seremoni resmi di Ruang Jayabaya, Kantor Wali Kota Surabaya.
Capaian ini menegaskan bahwa sistem pelayanan publik di Bojonegoro dinilai telah memenuhi standar tinggi serta minim praktik maladministrasi. Transformasi penilaian Ombudsman yang sebelumnya dikenal sebagai penilaian kepatuhan kini menjadi indikator komprehensif kualitas tata kelola pemerintahan.
Artinya, yang diukur bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan substansi pelayanan: transparansi, akuntabilitas, hingga responsivitas terhadap masyarakat.
Kabupaten Bojonegoro berhasil masuk dalam Kategori Opini Kualitas Tertinggi, sebuah predikat yang menunjukkan implementasi prinsip good governance berjalan konsisten di berbagai sektor layanan.
Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawasan yang selama ini dilakukan Ombudsman. Ia menegaskan bahwa evaluasi bukanlah bentuk kritik semata, melainkan instrumen penting untuk pembenahan berkelanjutan.
“Kami menyadari pelayanan publik adalah proses yang dinamis. Jika ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki. Dengan arahan dan asistensi Ombudsman, tata kelola terus kami benahi,” ujarnya.
Menurutnya, di era digital saat ini arus informasi bergerak sangat cepat dan membentuk persepsi publik secara instan. Karena itu, Pemkab Bojonegoro terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, efisiensi waktu pelayanan, hingga efektivitas sistem birokrasi berbasis digital.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, tetapi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain pemerintah daerah secara umum, tiga unit layanan di Kabupaten Bojonegoro turut memperoleh apresiasi dengan nilai kualitas pelayanan sangat baik, yakni RSUD Padangan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Pengakuan ini memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang konsisten membangun pelayanan publik berbasis transparansi dan profesionalitas.
Reformasi birokrasi yang dijalankan tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan, penyempurnaan prosedur layanan, dan keterbukaan informasi publik.
Dengan diraihnya Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, adaptif, dan bebas maladministrasi. (red)
