BOJONEGORO,Suryanasional.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro turut mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Agenda kenegaraan tersebut menjadi bagian penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan yang memuat evaluasi perjalanan pemerintahan sekaligus gambaran arah kebijakan nasional ke depan.
Di Bojonegoro, rangkaian agenda tersebut diikuti Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sidang di Jakarta diawali dengan kedatangan Presiden Prabowo di Gedung Nusantara sekitar pukul 08.08 WIB. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan peci, Presiden disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin sebelum memasuki ruang sidang.
Sidang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB. Setelah penyampaian pidato pengantar oleh pimpinan MPR dan DPD serta pemutaran video capaian pemerintah, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun ini digelar lebih awal dibanding jadwal yang selama ini identik dengan 16 Agustus. Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, perubahan jadwal tersebut dilakukan karena 16 Agustus 2026 jatuh pada hari Minggu. Karena itu, rangkaian agenda kenegaraan dimajukan menjadi Jumat, 14 Agustus 2026.
Pidato Kenegaraan tahun ini menjadi momentum evaluasi setelah pemerintahan Presiden Prabowo memasuki sekitar 20 bulan masa kerja. Sejumlah program strategis pemerintah menjadi bagian dari gambaran capaian pembangunan, mulai pembangunan infrastruktur desa, penguatan UMKM, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis lainnya, termasuk pendirian Bank Emas Indonesia serta upaya menyelesaikan berbagai persoalan kronis yang dinilai masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional.
Usai Pidato Kenegaraan, agenda kenegaraan berlanjut dengan Rapat Paripurna DPR yang membahas penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Pemerintah sebelumnya telah menyusun arah kebijakan fiskal 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.” Kerangka awal RAPBN 2027 mencakup target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta asumsi rata-rata nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS.
Sementara itu, defisit fiskal diarahkan berada pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi DPRD Bojonegoro, mengikuti rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjadi momentum untuk mencermati arah kebijakan nasional yang nantinya beririsan dengan agenda pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dinilai penting agar program pembangunan dapat berjalan searah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
