Bojonegoro, Suryanasional.com – DPRD Bojonegoro sepakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Keputusan tersebut diambil karena desakan dari berbagai elemen masyarakat dan pengaruh kebijakan tersebut terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat.
“DPRD Bojonegoro sepakat menolak kenaikan harga BBM,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto di Kantor DPRD Bojonegoro, Sabtu (17/10/2022).
Disebutkannya, dari 8 fraksi di DPRD Bojonegoro, 7 diantaranya sepakat menolak kenaikan harga BBM. Sementara satu fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak bersikap.
“Dari 7 fraksi yang menolak kenaikan harga BBM mempunyai narasi yang berbeda. Namun pada prinsipnya, kita sepakat, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dirasa kurang tepat, tentunya dengan pertimbangan aspek sosial ekonomi masyarakat. Apalagi kita juga baru pulih dari pandemi Covid-19,” kata Sukur Priyanto.
Menurut Sukur, sikap penolakan DPRD Bojonegoro terhadap kenaikan harga BBM karena dipengaruhi beberapa faktor.
“Selain karena desakan dari berbagai elemen masyarakat, situasi ekonomi saat ini juga sangat terganggu dengan adanya kenaikan harga BBM,” katanya.
“,Kita berharap, pemerintah dapat mengevaluasi kembali ihwal kenaikan harga BBM, sehingga kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat
Seperti diketahui, Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM. Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan pertamax yang non-subsidi naik di harga Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter.
Kebijakan pemerintah ihwal kenaikan harga BBM ini akhirnya memantik gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari mahasiswa hingga berbagai elemen masyarakat lainnya (Lex,red).
