Bojonegoro, Suryanasional.com – Praktik penjualan gas subsidi di atas ketentuan kembali terkuak. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Rabu (18/3/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menemukan indikasi pelanggaran serius di tingkat pangkalan LPG 3 kilogram. Temuan ini membuka dugaan adanya celah pengawasan distribusi yang dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan di tengah kelangkaan.
Sidak yang melibatkan aparat kepolisian dan organisasi perangkat daerah ini menyasar rantai distribusi dari hulu hingga hilir. Pemeriksaan dilakukan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) hingga pangkalan resmi di wilayah Kecamatan Kapas dan Bojonegoro Kota.
Hasilnya, satu pangkalan di Desa Kapas kedapatan menjual LPG 3 kilogram dengan harga Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per tabung—melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Jawa Timur yang ditetapkan sebesar Rp 18.000. Selisih harga ini, jika terjadi secara masif, berpotensi menghasilkan keuntungan signifikan di tengah lonjakan permintaan menjelang hari raya.
Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan LPG 3 kilogram terjadi di sejumlah titik di Bojonegoro. Situasi tersebut memicu kenaikan harga di tingkat pengecer dan memunculkan keresahan publik—terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi.
Nurul Azizah menegaskan, pelanggaran terhadap distribusi LPG bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut hak masyarakat. Ia memastikan pengawasan akan diperketat dan sanksi tegas akan dijatuhkan, termasuk kemungkinan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) bagi pangkalan yang terbukti melanggar.
“Distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran dan sesuai aturan. Kami tidak akan mentolerir penyimpangan,” tegasnya.
Dari sisi penegakan hukum, Kanit II Sat Reskrim Polres Bojonegoro, Ipda A. Zaenan Na’im, menyebut pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Tidak menutup kemungkinan, penyelidikan akan mengarah pada dugaan praktik penimbunan atau permainan distribusi di tingkat bawah.
Sementara itu, faktor teknis juga disebut turut memperparah situasi. Hasil pengecekan di SPBE wilayah Padangan menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat cuaca dan jauhnya jalur pengiriman. Namun, kondisi ini dinilai tidak sepenuhnya menjelaskan lonjakan harga di lapangan.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah dan pihak terkait menyepakati penambahan armada distribusi serta perpanjangan jam operasional, termasuk tetap beroperasi saat hari raya. Langkah ini diharapkan mampu menekan kelangkaan sekaligus menutup celah permainan harga.
Di sisi lain, kepolisian mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan tetap menggunakan LPG 3 kilogram sesuai peruntukannya. Partisipasi publik juga dinilai krusial dalam mengawasi distribusi.
Kasus ini menjadi sinyal bahwa pengawasan LPG subsidi masih menyisakan celah. Tanpa kontrol ketat dan transparansi distribusi, praktik serupa berpotensi terus berulang—terutama pada momen krusial seperti menjelang hari raya, saat kebutuhan meningkat dan pengawasan sering kali melemah.(red)
2 komentar
Komentar ditutup.