Gelar Reses, Sudiyono Bahas UU Desa dan Fungsi DPRD

Bojonegoro, Suryanasional.com– Anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi Partai Gerindra, Sudiyono, SH, menggelar reses masa sidang II Tahun 2023, di Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (14/6/2023).

Menurut Sudiono, kegiatan reses adalah dalam upaya menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari konstituen.

“Reses ini dilakukan dalam upaya menyerap dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di dapil masing-masing sebagai perwujudan perwakilan rakyat,” kata Sudiyono

Dihadapan konstituennya, Sudiyono membahas banyak permasalahan yang menjadi dinamika masyarakat, diantarnya terkait Undang-undang desa

“UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang salah satu amanat nya mendorong laju pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa pelan tapi pasti mampu menggerakkan pembangunan desa di wilayah Bojonegoro. Belum lagi kucuran anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa,” kata Sudiyono.

Namun, kata Sudiyono, anggaran besar saja tidak menjamin mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terlebih jika program kegiatan yang dilaksanakan tidak mampu menjadi daya ungkit perputaran ekonomi masyarakat desa.

“Oleh sebab itu, banyak program lain yang perlu digali dalam kaitan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perlu dipikirkan inovasi dan kreativitas pemerintahan desa,” katanya.

Sudiyono dihadapan konstituennya juga memberikan penjelasan terkait fungsi dan peran komisi A DPRD Bojonegoro.

“Komisi A mempunyai bidang tugas diantaranya Pemerintahan, Hukum, dan Aset Daerah. Jadi jika ada permasalahan di pemerintahan desa, hukum ataupun sosial, masyarakat bisa mengadu ke Komis A,” kata Sudiyono.

“Adapun secara umum, fungsi DPRD diantaranya , Legislasi, yakni berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
Anggaran. Kedua adakah Kewenangan dalam hal anggaran daerah, dan ketiga adalah Pengawasan, meliputi Kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” kata Sudiyono.(Lex/red).