Bojonegoro, Suryanasional.com – Partai Gerindra Bojonegoro akan memposisikan diri sebagai partai yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro jika produk kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro dirasa kurang berpihak kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Bojonegoro, Anam Warsito saat melakukan konferensi pers dengan para jurnalis dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-13, di Kantor DPC Gerindra di Jalan Arif Rahman Hakim, Bojonegoro, Sabtu (6/2/2021).
Anam Warsito menjelaskan, dalam rapat partai Gerindra telah disepakati bahwa partai Gerindra Bojonegoro bukan partai pendukung pemerintah. Menurut Anam, partai Gerindra akan memposisikan sebagai partai yang akan selalu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Intinya Gerindra akan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro atau kebijakan Bupati Bojonegoro jika produk kebijakannya itu baik. Namun jika kebijakan Pemkab Bojonegoro atau kebijakan bupati kurang berpihak kepada kepentingan maupun kebutuhan rakyat atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Gerindra akan mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut,” kata Anam Warsito.
Menurut Anam Warsito, Partai Gerindra bukanlah partai oposisi maupun partai pendukung pemerintah. Namun partai Gerindra akan menempatkan dan memposisikan sebagai partai yang kritis dan profesional.
“Hal ini perlu diingat karena selama ini banyak orang yang mempersepsikan bahwa partai Gerindra adalah partai koalisi pemerintah. Maka sebab itu saya tegaskan sebagaimana hasil rapat DPC Partai Gerindra bahwa Partai Gerindra Bojonegoro bukan partai koalisi pemerintah dalam konteks Bojonegoro,” tegas Anam Warsito yang juga juru bicara DPC Gerindra Bojonegoro.
Sementara untuk target dalam perolehan kursi dalam Pemilu Legislatif (pileg) ke depan, Gerindra Bojonegoro menargetkan 8 kursi. Dalam pileg 2019, Gerindra Bojonegoro memperoleh 6 kursi di DPRD Bojonegoro.(Lex/red).
