Gerindra Tolak Pemangkasan Anggaran BMKG Dan Basarnas

Editor: Tri Karyono Reporter: Budi Raharto

Suryanasional.Com|Jakarta,- Kemampuan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diyakini bisa melemah karena minimnya dukungan anggaran. Keraguan serupa atas kemampuan akibat kurangnya kebutuhan anggaran tersebut juga dialami Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas).

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, keraguan atas kecepatan antisipasi dua lembaga tersebut dalam penanganan bencana alam, tidak lebih karena minimnya dukungan anggaran. Apalagi, pemerintah memangkas nilai anggaran yang diajukan dua lembaga tersebut.

“Anggaran untuk BMKG dan Basarnas saat ini tidak memadai dengan tugas dan tanggung jawab kedua lembaga untuk menyelamatkan nyawa publik. Ini namanya, pemerintah tidak peduli terhadap keselamatan rakyatnya dengan melakukan pemotongan anggaran BMKG dan Basarnas,” cetus Bambang Haryo saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Kementerian Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas di Jakarta, Kamis (25/10/2018) malam.

Padahal, kata Bambang, ancaman bencana di dalam negeri cukup besar, karena Indonesia dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan 4 lempeng tektonik. Apalagi, geografis Indonesia berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi yang sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.

“Pemerintah royal anggaran untuk proyek infrastruktur, tetapi untuk menjaga nyawa publik kok pelit. Karena, satu nyawa publik sekalipun tidak bisa dihargai atau ditukar dengan Rp 2.000 triliun anggaran infrastruktur,” tandas politisi Partai Gerindra ini.

Dikatakan, pemotongan anggaran tersebut sudah berlangsung sejak 2016 lalui. Sehingga, berdampak pada keandalan peralatan deteksi bencana. “Indikasinya, antara lain banyak peralatan deteksi tsunami tidak berfungsi saat terjadi bencana beberapa waktu lalu,” ungkap Bambang Haryo yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Bambang menilai, pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945, yang menegaskan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ia juga menolak, alasan pemerintah yang menyebut pemotongan anggaran BMKG tersebut sudah disinkronisasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Kami sangat tidak setuju apabila anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas,” tukas politisi yang juga pengusaha pelayaran ini.

Selain informasi bencana, lanjut Bambang Haryo, fungsi dan tugas BMKG sangat penting. Menurutnya, tugas dan fungsi BMKG turut mendukung kegiatan ekonomi dengan menyajikan informasi cuaca. “Yang sudah barang tentu, informasi cuaca dari BMKG ini dibutuhkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, dan pariwisata,” ingat Bambang.

Sekadar tahu, kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp 2,6 triliun. Sayangnya, pengajuan anggaran tersebut hanya disetujui Rp 1,7 triliun. Sedangkan, di tahun 2019, BMKG mengajukan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun. Sementara, alokasi dana untuk Basarnas dalam RAPBN 2019 hanya disetujui Rp 1.9 triliun. “Menurut kami, ini (dukungan anggaran, red) jauh dari kebutuhan,” tandas Bambang.