BOJONEGORO,Suryanasional.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam mengawal transparansi anggaran daerah. Menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2025 yang dimulai Rabu (25/3/2026), instruksi tegas disampaikan pimpinan partai.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Ia meminta seluruh anggota fraksi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap pos anggaran serta capaian kinerja pemerintah daerah.
Meski tengah menjalankan ibadah umrah, Supriyanto tetap memantau dinamika di daerah melalui komunikasi digital. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Saya instruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar untuk membedah APBD 2025 secara detail. Jangan ada yang terlewat. Jika ada program yang meleset dari target, harus ditelusuri akar masalahnya, apakah pada perencanaan atau pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sebagai mantan Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Wahono–Nurul (WaNur), Supriyanto mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi-misi kepala daerah terpilih berjalan sesuai arah.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tahun 2026 adalah momentum krusial. Kami meminta Bupati dan Wakil Bupati bersikap tegas. Jika ada kepala OPD yang tidak sejalan dengan visi-misi, harus segera dievaluasi,” ujarnya.
Menurutnya, efektivitas birokrasi menjadi kunci agar janji politik tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Langkah Fraksi Golkar ini diharapkan mendorong DPRD lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mereka menargetkan pembahasan LKPJ APBD 2025 menjadi titik balik perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.(red)
