BOJONEGORO, Suryanasional.com — Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 mengarah pada dua persoalan utama, yakni penguatan pendapatan daerah dan memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan pada Rabu (26/8/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 yang kemudian dijawab Bupati Bojonegoro Setyo Wahono.
Fraksi PKB melalui Diana Hargianti menekankan pentingnya optimalisasi potensi pendapatan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi. Sementara Fraksi Gerindra melalui Wawan Kurniyanto meminta agar program pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan administrasi dan penganggaran, tetapi benar-benar dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menjawab pandangan tersebut, Bupati Setyo Wahono mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, penggalian potensi, serta pengawasan penerimaan daerah.
“Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, penggalian potensi, dan pengawasan penerimaan daerah,” kata Setyo Wahono.
PAD Diperkuat melalui Digitalisasi
Pajak daerah menjadi salah satu instrumen yang mendapat perhatian dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa optimalisasi penerimaan tidak hanya dilakukan dengan menaikkan target, tetapi juga melalui pembenahan sistem pendataan dan pembayaran pajak berbasis digital.
Pemanfaatan teknologi diharapkan membuat data penerimaan lebih cepat dan akurat. Integrasi data juga diarahkan untuk membantu pemerintah mengetahui potensi penerimaan secara lebih presisi serta memperkuat pengawasan terhadap proses pemungutan.
Menurut pemerintah daerah, digitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem penerimaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pandangan Fraksi PKB sebelumnya mempertanyakan strategi pemerintah dalam menggali sektor-sektor potensial dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan PAD.
Jawaban pemerintah menunjukkan bahwa penguatan pendapatan diarahkan tidak hanya pada pencapaian target, tetapi juga pada pembenahan sistem penerimaan, mulai dari pendataan, pengawasan hingga kanal pembayaran.
Program Harus Memberikan Manfaat
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Wawan Kurniyanto menekankan pentingnya memastikan program pemerintah tidak berhenti sebagai agenda administratif.
Program yang telah masuk dalam APBD, menurut pandangan fraksi tersebut, harus dikawal sejak perencanaan hingga pelaksanaan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan bahwa efisiensi dan efektivitas belanja menjadi bagian dari penataan Perubahan APBD 2026.
Pemerintah daerah melakukan penataan belanja operasional dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kewajiban pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap anggaran digunakan secara efektif dan tetap mendukung pelayanan publik,” ujar Setyo Wahono.
Dengan pendekatan tersebut, efisiensi diarahkan pada peningkatan kualitas penggunaan anggaran. Belanja pemerintah diharapkan lebih fokus pada program prioritas dan kegiatan yang memberikan hasil nyata.
Penguatan Fiskal
Penguatan pendapatan dan efisiensi belanja menjadi bagian penting dalam kebijakan Perubahan APBD 2026. Pemerintah berupaya memperbaiki sisi pendapatan melalui penguatan basis data dan digitalisasi, sementara pada sisi belanja dilakukan penataan agar anggaran lebih efektif.
Bupati menyampaikan bahwa kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ruang pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, kebijakan perubahan APBD tidak hanya diarahkan pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Setiap rekomendasi dan hasil pembahasan tentu akan menjadi perhatian kami demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah,” kata Bupati.
Pembahasan bersama DPRD selanjutnya diharapkan dapat memastikan perubahan anggaran tetap berjalan secara efisien dan transparan, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat Bojonegoro.(Lex/red)
