Bojonegoro, Suryanasional.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jum’at (8/5/2020). Kunjungan kerja ini dalam rangka penerapan kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam layanan masyarakat khususnya pada masa Pandemi COVID-19.
Dalam rapat interaksi di kantor Kecamatan Dander, Ketua komisi A Lasmiran menanyakan terkait perkembangan BUMDes yang berada di Wilayah Kecamatan Dander.
“Pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Kecamatan Dander haruslah mendapat perhatian lebih. Keberadaan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemakmuran warga desa,. Semakin berkembang BUMDes yang dikelola, maka semakin makmur desa tersebut,”kata Lasmiran.
Camat Dander, Husna yang menerima kedatangan kunjungan kerja komisi A Bojonegoro menjelaskan bahwa seluruh desa di di Kecamatan Dander telah memiliki BUMDes.
“Desa di Kecamatan Dabner berjumlah 16 desa. Dari 16 desa itu, semua telah memiliki BUMD. Setiap desa mempunyai perputaran model yang berbeda. Namun sebagaian besar BUMDes di Kecamatan Dander kondisi keuangannya baik,” kata Husna.
Ia menuturkan, hasil evaluasi dengan tim Pendamping desa, disebutkan agar BUMDes yang berada di Kecamatan Dander bisa menghimpun produk-produk pertanian yang ada di desanya.
“Hasil evaluasi dengan tim Pendamping desa mendapatkan poin diantaranya agar BumDes di Kecamatan Dander bisa menghimpun hasil pertanian di desanya. Hal itu karena hasil pertanian di Kecamatan Dander sangat luar biasa. Namun untuk menuju pengelolaan hasil pertanian dibutuhkan modal yang tidak sedikit,” jelas Husna.
Untuk itu, sementara ini kita lebih prioritaskan aspek pembinaan, seperti struktur dan sumber daya manusia (SDM) harus diberikan bekal yang cukup.
Sementara M. Rozi, anggota komisi A Bojonegoro dari fraksi PKB menanyakan terkait beberapa kekosongan perangkat desa yang ada di kecamatan dander.
“Saya berharap agar kekosongan perangkat pasca Pilkades agar segera terisi. Hal itu agar pelayanan desa bisa maksimal. Selain tentunya agar kekosongan tidak menjadikan persoalan baru dalam pemerintahan desa,” kata M. Rozi.
Menanggapi hal tersebut, Husna mengakui jika s bagaian besar desa di wilayahnya rata-rata terdapat kekosongan perangkat.
“Di Kecamatan Dander, hampir semua desa ada kekosongan perangkat, jumlahnya setiap desa rata-rata terdapat satu kekosongan perangkat desa. Kebanyakan jabatan yang kosong adalah Kaur Kesra, Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan,. Bahkan Desa Sumodikaran kokosongan perangkatnya lebih dari satu,” terang Husna.
Husna berharap agar kekosongan jabatan perangkat desa segera terisi baik itu melalui mutasi atau mekanisme lainnya.(Lex/red).
