Bojonegoro,Suryanasional.com – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), Rabu (15/4/2026). Forum tersebut membahas percepatan penanganan longsor akibat abrasi Sungai Bengawan Solo yang terus mengancam permukiman dan lahan warga.
Hingga kini, abrasi di bantaran Sungai Bengawan Solo di Desa Sarirejo dinilai belum mendapat penanganan maksimal. Kondisi tersebut membuat bibir sungai terus tergerus dan semakin mendekati rumah-rumah warga.
Dalam forum itu, Kepala Desa Sarirejo Arif Rahman Hakim menyampaikan kekecewaannya karena Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak dihadirkan dalam rapat. Menurutnya, BBWS merupakan pihak yang memiliki kewenangan penting dalam pemberian izin maupun rekomendasi penanganan longsor.
Arif mengatakan, pemerintah desa setiap tahun selalu mengajukan proposal penanganan ke BBWS. Namun hingga kini, proses perizinan dinilai belum kunjung memberikan kepastian.
“Karena perizinan di BBWS cukup sulit. Setiap tahun kami selalu mengajukan proposal,” ujar Arif.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan pengaman tebing sungai. Bahkan, anggaran tersebut tetap dipertahankan meski pemerintah tengah melakukan efisiensi belanja.
Meski demikian, pelaksanaan proyek belum dapat dilakukan karena rekomendasi dari BBWS belum diterbitkan.
“Sudah dianggarkan oleh Pemkab, tetapi masih terkendala perizinan,” katanya.
Arif berharap DPRD Bojonegoro dapat turun tangan memfasilitasi percepatan izin agar pembangunan pancang maupun bronjong segera dilaksanakan. Menurutnya, langkah tersebut mendesak dilakukan agar abrasi tidak semakin mengikis lahan dan rumah warga.
“Saya berharap segera ada penanganan dan BBWS mengeluarkan izin pembangunan bronjong,” tegasnya.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Imam Solikin mengungkapkan, pihaknya telah melakukan inspeksi lapangan bersama anggota Komisi A dan Komisi D. Dari hasil sidak, DPRD menemukan bahwa batas wilayah desa sudah terkikis cukup parah akibat aliran Bengawan Solo.
Imam menegaskan DPRD serius mengawal persoalan tersebut. Ia menyebut anggaran penanganan longsor telah disiapkan sejak 2025 hingga 2026, namun pelaksanaan masih tertahan karena belum adanya rekomendasi dari BBWS.
“Kami sudah serius. Anggaran untuk penanganan telah disiapkan pada tahun 2025 dan 2026. Kendalanya ada di BBWS yang belum mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya.
Menurut Imam, keberhasilan pembangunan bronjong pada 2023 yang hingga kini masih berfungsi dengan baik menjadi bukti bahwa metode tersebut efektif untuk menahan abrasi. Karena itu, DPRD mendorong agar penanganan serupa segera dilakukan di titik-titik rawan longsor di Desa Sarirejo.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Bojonegoro berencana melakukan koordinasi langsung dengan BBWS maupun Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat keluarnya izin sekaligus mencari solusi permanen bagi warga yang terdampak.
“Namun demikian, kita tetap menghormati kewenangan BBWS,” kata Imam.
Usai RDP, jajaran DPRD Bojonegoro, Pemerintah Desa Sarirejo, dan dinas terkait langsung meninjau lokasi longsor di bantaran Sungai Bengawan Solo. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan dan ancaman yang dihadapi warga.
Dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah rumah warga berada hanya beberapa meter dari bibir longsor. Kondisi itu membuat sebagian warga memilih mengungsi karena khawatir tanah di sekitar rumah mereka terus ambles terbawa arus sungai.
Pemerintah daerah berharap hasil peninjauan lapangan tersebut dapat menjadi dasar percepatan koordinasi dengan BBWS. Dengan begitu, penanganan darurat maupun pembangunan bronjong dapat segera direalisasikan demi menjaga keselamatan warga Desa Sarirejo.
Saya telah menyiapkan versi berita yang lebih kuat, runtut, dan lebih tajam dari sisi substansi serta penekanan pada kendala izin BBWS dan ancaman longsor bagi warga.(red)
