Suryanasional.com — Reses Anggota DPRD Bojonegoro Natasha Devianti dari Komisi C Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk menindak tegas kepala sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa atau wali murid.
Anggota DPRD Bojonegoro yang diusung oleh PDI Perjuangan Nathasa mengatakan bahwa, pihak sekolah hanya boleh menerima sumbangan secara sukarela, bukan diwajibkan siswa untuk menyetor bantuan uang ke sekolah.
“Jika masih ada yang mewajibkan iuran tersebut, pecat saja kepala sekolahnya,” tegas Natasha, dalam reses di hadapan pendukungnya yang hadir Jumat (31/01/2020).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dinyatakan bahwa sekolah hanya boleh mengajukan program yang bisa dibiayai oleh orang tua siswa melalui komite yang sifatnya sumbangan sukarela.
Selanjutnya Natasha, Jika masih ditemukan fakta adanya sekolah yang mewajibkan iuran (Pungutan) ke siswa. Maka Dinas Pendidikan harus berani memberikan sanksi tegas.
Seperti halnya kejadian sebelumnya, komisi C banyak menerima aduan dari seorang wali murid terutama di wilayah kecamatan Kapas tentang salah satu sekolah SMP yang masih mewajibkan siswa untuk membayar uang gedung.
“Setelah kita kroscek, ternyata aduan itu benar adanya. Selanjutnya, permasalahan itu langsung kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan,” tegas Sasha.
Komisi C pernah meminta data terkait sekolah yang masih menerapkan iuran ke siswa melalui komite sekolah.”Namun sampai saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro belum juga memberikan data yang kita minta,” ucapnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Drs. Suyanto telah menghimbau kepada sekolah baik SMP maupun SD agar tidak lagi meminta iuran ke siswanya.
“Saat ini sudah ada dana BOS dari pusat. Adapula dana BosDa dari Kabupaten. Sekolah harusnya tidak lagi melakukan tarikan ke siswa.” Jelas Suyanto.(Lex/red).
Komentar ditutup.