Pembahasan P-APBD Bojonegoro 2023 Belum Mencapai Mufakat

Bojonegoro, Suryanasional.com – Pembahasan Perubahan APBD 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih terus berlanjut.

Mitro’atin dan Sukur Priyanto mewakili Banggar membahas ihwal minimnya alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 dalam mendukung kinerja Bawaslukab dan KPUK dalam penyelenggaraan pemilu.

“Jangan sampai kebutuhan Bawaslu dan KPU pada Pemilu nanti tidak tercukupi, sehingga kinerjanya menjadi kurang maksimal,” katanya.

Sukur Priyanto memgemukakan, bahwa anggaran untuk Bawaslu dirasa kurang. Namun hal ini bisa diperbaiki dalam tahun berikutnya.”Seperti diketahui KPUK mendapat alokasi sebesar Rp 81,5 miliar, sedangkan Bawaslukab dijatah dengan Rp 18,2 miliar,” kata Sukur.

Dalam rapat ini Banggar juga menyoroti alokasi dana untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang nilainya bertolak belakang.

“Nilai anggaran untuk FKUB Rp350 juta itu terlalu besar. Sementara untuk MUI hanya Rp 100 juta. Kita berharap anggaran FKUB dikepras dan disamakan dengan MUI,” kata Sukur.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengatakan, bahwa alokasi anggaran tersebut sudah final karena telah dituangkan dalam KUA PPAS dan disepakati bersama pada tanggal 20 September 2023.

“Tapi informasi yang saya terima, bahwa anggaran masih bisa dirubah jika ada kesepakatan antara Banggar dan TAPD,”kata Mahmudi.

Rapat ini juga turut dihadiri Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro.(Lex/red).