Bojonegoro, Suryanasional.com – Pemkab Bojonegoro Intensif mengimplementasikan 17 program prioritas yang sebelumnya digaungkan Bupati Anna Mu’awanah. Salah satu program tersebut diantaranya Kartu Pedagang Produktif (KPP). Hingga saat ini, sebanyak 38.715 KPP telah dicetak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Program KPP merupakan program yang bertujuan menyejahterakan para pedagang dan meminimalisir risiko pedagang terjebak jerat rentenir.
Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan dan Usaha Mikro, Disdagkop UM, Agus Setiadi Rakhman, SH.MM. menyampaikan, program KPP dilakukan dengan pemberdayaan usaha mikro melalui pelatihan, pendampingan, bantuan fasilitas permodalan dan perbaikan sarana dan prasarana perdagangan.
Menurutnya, program KPP ini juga dalam rangka penumbuhan iklim usaha, pengembanga usaha, pembiayaan dan kemitraan. Dalam hal ini, Pemkab Bojonegoro bekerja sama dengan PD. BPR Bank Daerah Bojonegoro.
“Sampai saat ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro telah mencetak sebanyak 38.715 KPP. Pemkab Bojonegoro memberikan subsidi bunga pinjaman bagi penerima KPP,” katanya.
Dijelaskan Agus Setiadi Rakhman, bahwa ahwa pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari 6% (enam persen) bunga kredit per tahun dengan pinjaman di atas Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta. Juga sebesar 2% (dua persen) dari 3% (tiga persen) bunga kredit per tahun dengan pinjaman 0 (nol) sampai dengan Rp 5 juta.
“Tahun 2023 juga sudah kita anggarkan untuk subsidi juga,” kata dia.
Agus Setiadi Rakhman juga berharap UMKM di Bojonegoro dapat memanfaatkan kebijakan dari program KPP tersebut.(Lex/HmsBjn).
