Bojonegoro, Suryanasional.com – Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah meminta DPRD Bojonegoro untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang tidak selesai tepat waktu.
Hal itu disampaikan Bupati Anna saat melakukan rapat evaluasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Rabu (11/1/2023). Dalam rapat Banggar ini Bupati Anna menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait pekerjaan yang tidak selesai di tahun 2022.
“Pada tanggal 5 januari kemarin kami melakukan rapat evaluasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan saya tanya langsung berapa target serapan anggaran pada tahun 2023,” kata Bupati Anna.
Dijelaskan Bupati Anna, bahwa Pemkab Bojonegoro benar-benar menitik-beratkan pada kebutuhan air di masyarakat. Sehingga pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (PU SDA) dilakukan dengan benar.
“Maka, perencanaan harus dilakukan pada tahun 2021. Sehingga 2022 awal sudah bisa melaksanakan tender,”imbuhnya.
Namun sesuai laporan, tender yang dilakukan oleh Dinas PU SDA baru terlaksana bulan Agustus 2022. Sehingga pekerjaan tidak bisa selesai karena pada bulan September hingga Desember 2022 sudah memasuki musim hujan yang menjadi kendala kontraktor menyelesaikan pekerjaannya.
“Saya sempat menegur OPD-nya, ini apa kok tender dilakukan bulan Agustus,” tandasnya.
Bupati wanita pertama di Bojonegoro ini bahkan ikut menyayangkan banyak pekerjaan yang belum diselesaikan di Kecamatan Ngraho seperti jembatan.
“Silahkan bapak ibu dewan turun sendiri melihat kinerja kontraktornya. Kenapa kok belum selesai,” katanya.
Bupati Bojonegoro tersebut merasa kasihan dengan OPD tekhnis yang sudah bekerja maksimal namun ternyata ditengah jalan, kontraktornya tidak bisa menyelesaikan pembangunan.
Bupati Anna meminta agar DPRD tidak hanya mengawasi OPD saja namun juga kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan di Bojonegoro. Siapa saja kontraktornya dan mengapa sampai terlambat mengerjakan proyek.
“Saya akan sangat berterimakasih sekali pada DPRD jika mau turun langsung ke lapangan mengecek pekerjaan yang baru dikerjakan 25 sampai 30 persen,” paparnya.
Bahkan, secara tegas, Dia meminta agar DPRD Bojonegoro memanggil secara langsung semua kontraktor untuk mempertanyakan mengapa banyak proyek yang belum selesai dikerjakan atau tidak dikerjakan sama sekali.(Lex/HmsBjn)
