Bojonegoro, Suryanasional.com – Webinar atau seminar online diadakan oleh center for indonesia’s strategi development initiatives (CISDI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Tema webinar adalah Kendali Penanganan COVID-19, Milik Pusat atau Daerah?, Rabu (20/5/2020).
Webinar menghadirkan perwakilan para pemimpin daerah diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah. Webinar menghadirkan pula Komisioner HAM Beka Ulung Hapsara, Senior Adviser on Gender and Youth WHO Diah Saminarsih, pemerhati kesehatan.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mengatakan, meskipun mudik dilarang oleh pemerintah, namun tetap sulit dipungkiri jika kemungkinan masih ada yang nekat untuk pulang kampung karena berbagai alasan seperti finansial maupun tradisi.
“Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Bojonegoro tetap menyiapkan shelter atau tempat isolasi,” kata Anna Mu’awanah
Bupati Anna menuturkan, jika Bojonegoro tidak menerapkan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) karena langkah antisipatif yang dilakukan berbagai elemen diantaranya pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam tim gugus tugas penanganan COVID-19 sudah sangat ketat.
Setelah adanya pasien positif Corona dan meninggal, maka pemerintah bergerak cepat dengan melakukan tracking. 10 pasar kabupaten dan 70 pasar kita masuk dalam list tracking
“Karena tidak adanya fasilitas SWAB, akhirnya Pemprov memberikan rekomendasi rumah sakit sakit rujukan untuk melakukan SWAB. Akhirnya bisa ditangani dengan lebih cepat,” kata Anna Mu’awanah.
Dalam penanganan wabah virus Corona di Bojonegoro, lanjut Bupati Anna, telah dilakukan Sosial Distancing, Phsyical Distancing serta protokol kesehatan di semua lini.
“Di Bojonegoro masyarakatnya mempunyai kesadaran tinggi. Jika ada warganya yang baru pulang dari wilayah yang kategori zona merah, mereka pasti mendatangi tim gugus tugas masing-masing wilayah dan selanjutnya dilakukan isolasi mandiri,” kata Bupati Anna.(Lex/red).
