SPBU di Lamongan Layani Pembelian BBM Subsidi Kendaraan Truk Modifikasi Hingga Ratusan Liter

Lamongan, Suryanasional.com – PT. Pertamina selama ini intensif mengawal secara ketat BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran, dan apabila ditemukan indikasi unsur pidana penyalahgunaan BBM subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PT. Pertamina akan menindak tegas bila terbukti ada lembaga penyalur yang menjual BBM kepada kendaraan yang sudah memodifikasi tangki atau bekerja sama dengan konsumen untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi. Untuk itu Pertamina selama ini intensif melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengawalan penyaluran BBM bersubsidi.

Namun kenyataannya, masih saja ada SPBU nakal yang telah melakukan penjualan BBM subsidi kepada mobil yang telah memodifikasi tangki dengan kapasitas lebih untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Stasion Pengisian Bahan Bakar Utama (SPBU) 54.622.14  di Jalan Raya Nginjen, Pandan Pancur, Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diduga melayani pembelian BBM bersubsidi melebihi kapasitas kepada kendaraan truk roda enam dengan nomor polisi (nopol)
W 8945 UA yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Nampak di panel pompa SPBU tersebut nominal transaksinya mencapai Rp900 ribu dengan jumlah BBM  mencapai 132,353 Liter.

Sopir truk saat dikonfirmasi beralasan hanya bekerja sebagai sopir. Dia mengaku hanya disuruh oleh seseorang bernama Ali.

“Saya hanya bekerja mas, saya hanya sopir,” kata sopir yang berinisial R tersebut.

Setelah media ini kroscek langsung di kendaraan truk tersebut, ternyata mereka telah modifikasi kendaraan tersebut agar bisa membeli BBM Subsidi dengan kapasitas lebih dengan menaruh 4 tabung bulk di atas bak kendaraan yang terintegrasi langsung dengan tangki kendaraan tersebut dengan sistem tombol.

“Kalau ke empat bulk yang ada di atas truk tersebut diisi penuh, kurang lebih isinya bisa mencapai 4 ton,” kata R.

Sementara itu operator SPBU mengatakan, bahwa kendaraan tersebut hari ini telah membeli BBM hingga dua kali.

“Hari ini mereka mengisi BBM di sini dua kali, yakni sore tadi dan malam ini,” kata petugas SPBU berinisial A.

Atas penemuan adanya tindakan melawan hukum ini, media ini dan Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Republik Indonesia (LPAKN RI) – Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN)

Dengan penemuan tersebut kami team awak media dan Lembaga malam itu juga melaporkan kejadian ke pihak aparat penegak hukum setempat, yakni Polsek Deket, Lamongan. Kebetulan lokasi SPBU tersebut masih di wilayah hukum Polsek Deket.

Berhubung malam itu Kanit Reskrim Polsek Deket, Aiptu Slamet SH tidak ada ditempat, petugas dari Polsek Deket menyarankan untuk datang pada besuk pagi.

Keesok harinya media ini bersama LAPKN RI Projamin diterima Kanit Reskrim Polsek Deket, Aiptu Slamet. Semua bukti-bukti berupa video, foto dan bukti pendukung lainnya seperti rekaman telah diterima Polsek Deket.

“Laporan saudara-saudara akan segera kita tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku,” kata Aiptu Slamet.

Seperti diketahui, pembatasan Pembelian BBM jenis Solar subsidi yang sebenarnya diperbolehkan asal sesuai aturan yang berlaku, guna untuk kebutuhan pertanian, Perikanan dan kepentingan sosial lainnya, dan membelinya diperlukan rekomendasi dari dinas yang terkait. Telah sesuai juga dengan Surat Edaran Menteri ESDM No. 13/2017 mengenai Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui Penyalur.

Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas. Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Pengangkutan BBM sama halnya dengan penyimpanan, untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan.(12). Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40 miliar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, disebutkan pula, bahwa barang siapa yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan. Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas:Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Hal lain juga diatur dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 KUHPidana. Keduanya terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.(Tim SN Jatim/red).