Bojonegoro, Suryanasional.com – Ketua DPC PPP Bojonegoro, Sunaryo Abumain, menilai laporan Nizar Dahlan ke KPK ihwal dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat terkesan mengada-ada.
“Laporan tersebut sangat terkesan mengada-ada. Dengan adanya laporan ini justru malah menimbulkan simpati terhadap Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa. Sebaliknya adanya laporan tersebut membuat kader PPP di tingkat akar rumput menjadi tidak simpati kepada Nizar Dahlan,” kata Sunaryo Abuma’in.
Selanjutnya, dia menyebut, konsolidasi yang dilakukan ketua umum, diantaranya biaya yang melekat di dalamnya, bukan merupakan gratifikasi. Apalagi konsolidasi dilakukan meliputi seluruh wilayah Indonesia.
‘’Konsolidasi itu murni kegiatan partai. Sumber anggarannya bisa dari DPP, DPW, bahkan DPC PPP. Untuk urusan yang kecil-kecil masak itu kategori gratifikasi. Atas adanya laporan ini, kita yang ada di daerah akan membela ketua umum,’’ kata Sunaryo Abuma’in, Rabu (20/7/2022).
Sunaryo Abuma’in menilai, pelaporlah yang justru tidak paham soal gratifikasi.”Mestinya sebelum melaporkan ketua umum, sebaiknya Nizar belajar dulu agar tidak menimbulkan kerancuan hukum,” katanya.
Dia melanjutkan, dengan adanya laporan ini, justru menunjukkan bahwa Nizar Dahlan tidak faham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Makanya kita sangat mendukung sepenuhnya upaya adanya tuntutan balik yang akan dilakukan DPP PPP Bidang Hukum ihwal munculnya gugatan praperadilan terhadap KPK yang dilayangkan oleh Nizar Dahlan.
Secara rinci Sunaryo Abuma’in menyebutkan, bahwa laporan Nizar Dahlan ihwal penggunaan pesawat bukanlah gratifikasi seperti dimaksud Pasal 12 A UU Tipikor atas dasar beberapa hal. Sebab, pesawat yang ditumpangi Suharso dan kader dalam kapasitas sebagai pengurus PPP. Dalam hak ini tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai menteri atau anggota DPR.
Menurut advokat dan Praktisi hukum Bojonegoro ini, para penumpang pesawat tersebut dalam kapasitas sebagai pengurus partai, bukan penyelenggara negara.
“Hal itu dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan, yakni pertemuan PPP dalam rangka sosialisasi atau penjelasan Muktamar PPP. Jadi ada kesan laporan saudara Nizar terhadap ketua umum PPP cenderung mengada-ada,’’katanya.
Disebutkannya, koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun PPP, Golkar dan PAN sudah sangat bagus. Namun ada saja pihak yang berupaya ingin merusak dan mengacaukan KIB yang sedang solid.
‘’InsyaAllah untuk kader yang di daerah telah membangun komunikasi dengan baik. Kita berharap, dalam pilpres nanti, capres dan cawapres yang diusung KIB dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024,” kata Sunaryo Abuma’in.(red).
