Bojonegoro, Suryanasional.com – Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Edi Susanto, memimpin Forum Sinergi dan Evaluasi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan yang dihadiri seluruh jajaran Dinsos ini berfokus pada evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 serta penekanan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran Dinsos telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar, atau setara 65,69%.
Target penyerapan hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 72%, dengan fokus pada program Bantuan Sosial (Bansos) seperti BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem di penghujung tahun.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati dan Sekda menyoroti tantangan utama dalam intervensi kemiskinan, yaitu sinkronisasi data antara data lokal dan nasional agar program bantuan tepat sasaran.
Sekda Edi Susanto menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
“Intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika terdapat perbedaan antara DAMISDA dan DTSEN, maka perlu dilakukan verifikasi lapangan agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” kata Edi Susanto.
Sementara itu, Wabup Nurul Azizah menambahkan bahwa Dinsos juga telah menyiapkan program pemasangan stiker Keluarga Pra-Sejahtera sebagai bentuk penandaan dan pendataan lapangan yang lebih akurat.
“Semua program penanganan kemiskinan harus berbasis pada data yang valid agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai secara nyata,” ujar Wabup.
Terkait persiapan anggaran tahun 2026, Wabup mengungkapkan bahwa adanya penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp7,8 triliun di 2025 menjadi Rp5,8 triliun di 2026 memerlukan penyesuaian strategis.
“Yang terpenting, jangan sampai penyesuaian anggaran mengganggu program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” tegas Nurul Azizah.
Melalui forum sinergi dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap target penyerapan anggaran Dinsos tahun 2025 dapat tercapai optimal, serta sinkronisasi data antara DTSEN dan DAMISDA dapat segera tuntas, sehingga intervensi program kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat.
Lebih jauh, Wabup berharap perencanaan anggaran 2026 yang lebih strategis dan pelaksanaan program sejak awal tahun mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(red).
