Wuiihh…Pemkab Bojonegoro Raih Opini WTP Kedelepan Kalinya

Bojonegoro, Suryanasional.com – Pemkab Bojonegoro kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI untuk kedelapan kalinya. Pemkab Bojonegoro meraih WTP atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahterimakan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Kepada Bupati Bojonegoro yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah di gedung BPK RI Perwakilan Jatim, Jl. Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, (26/4/2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan Tahun anggaran 2021 pada lima Pemerintah
Daerah, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, BPK memberikan opini kepada:

Pemerintah Kabupaten Jombang, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Kabupaten Magetan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Kabupaten Ngawi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Kabupaten Tuban, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono mengatakan, seluruh Pemerintah Daerah yang hadir
pada kesempatan kali ini mendapatkan opini WTP atas penyajian LKPD Tahun Anggaran 2021.

“Secara khusus kami menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mempertahankankan opini WTP,” kata Joko Agus Setyono .

Dia memastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dengan demikian, lanjutnya, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar- benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” katanya.

“Semoga raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan pada masa-masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.”pungkasnya.(Lex/HmsBjn).