Bojonegoro, Suryanasional.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (1/11/2025).
Kunjungan tersebut diisi dengan diskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengenai rencana, progres pembangunan, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program daerah.
Acara berlangsung di Gedung Putih Pemkab Bojonegoro dan disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, serta Sekretaris Daerah yang baru dilantik, Edi Susanto.
Sejumlah kepala perangkat daerah turut hadir, di antaranya dari Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Dinas Kesehatan, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPBD, dan BPKAD.
Diskusi berlangsung dalam suasana santai namun produktif. Momentum ini juga digunakan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro memaparkan berbagai capaian dan rencana pembangunan di bidang infrastruktur maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Keduanya juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi, termasuk terkait struktur APBD dan rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah oleh Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal itu, Menko PMK Prof. Pratikno mengapresiasi langkah dan progres pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dirinya menegaskan bahwa tantangan anggaran bukan hanya dialami Bojonegoro, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia.
“Kondisi keuangan ini justru harus menjadi titik transformasi. Di tengah pengurangan transfer pusat, daerah harus bisa berinovasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki,” ujar Prof. Pratikno.
Ia menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mendorong Pemkab Bojonegoro untuk menggali kerja sama eksternal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menambah pendapatan daerah.
“Yang bisa bertahan sekarang adalah daerah yang mampu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak — swasta, akademisi, maupun lembaga lain. Bojonegoro punya banyak potensi untuk itu,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Menko PMK meminta Pemkab Bojonegoro untuk menginventarisasi tiga hal utama:
Potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui kerja sama eksternal.
Kendala daerah yang membutuhkan mediasi atau dukungan pemerintah pusat.
Program daerah yang berpeluang disinergikan dengan program-program di bawah koordinasi Kementerian PMK.
Diskusi ditutup dengan optimisme bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(red).
