Suryanasional.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi meluncurkan Kartu Pedagang Produktif (KPP). Kartu Pedagang Produktif adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang program pemberdayaan usaha mikro yang diperuntukan untuk para pedagang di Bojonegoro.
Plt Dinas Perdagangan Ir. Agus Hariana, M.Si menjelaskam bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan Launching Kartu Pedagang Produktif adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat kabupaten Bojonegoro tentang program pemberdayaan usaha mikro melalui program kartu pedagang produktif yang ada di kabupaten Bojonegoro.
“Program ini bertujuan untuk memberdayakan usaha ultra mikro dan/atau usaha mikro, guna menumbuhkan iklim usaha melalui fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses kemitraan, pelayanan perizinan dan bantuan pengurusan sertifikasi produk halal serta fasilitasi hak paten bagi pedagang dikabupaten Bojonegoro,” kata Agus Hariana, Rabu (16/01/2019).
Menurutnya pemberian fasilitasi akses permodalan kepada pedagang yang memerlukan bantuan permodalan baik untuk memperkuat modal usaha atau untuk mengembangkan usaha. Besaran akses permodalan yang bisa diberikan kurang lebih 25 juta, dengan besaran bunga yang sangat ringan. (0,5% per bulan).
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan bahwa Program KPP ini merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 ini.
“Ini adalah program prioritas Pemkab Bojonegoro. Sehingga dalam pelaksanaannya, harus menjadi bagian terpenting yang perlu didukung oleh semua pihak, supaya manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Bojonegoro,” kata Anna Mu’awanah.
Munculnya KPP ini juga bagian dari visi misi serta janji politik kita kepada masyarakat Bojonegoro. KPP ini hadir Karena didasari atas banyaknya pedagang yang mengeluhkan susahnya akses permodalan serta besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar.
“Ada salah satu pedagang menyampaikan keluh kesahnya ketika saya berinteraksi langsung dengan mereka, salah satunya bunga pinjaman dari sektor tertentu yang nilainya jika diakumulasi mencapai 30 % per tahun, hal ini tentunya memberatkan pedagang,” kata Bupati.
“Inilah yang membuat kami harus berfikir bagaimana memberikan solusi tepat kepada para pedagang di Bojonegoro ini,” tambah dia.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Juga menerangkan aspek pekaksanaan dari KPP tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menggandeng Perusahaan Daerah yakni Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro untuk penyaluran akses permodalan bagi penerima progBupati.
“Mekanisme ini merupakan instrumen yang paling tepat untuk menyalurkan secara langsung kepada pedagang pemilik Kartu Pedagang Produktif (KPP),” ungkap Bupati.
Aspek manfaat bagi pemilik Kartu KPP ini diantaranya adalah :
- Fasilitasi permodalan dengan maksimal pinjaman senilai Rp 25 Juta Rupiah. Dengan bunga ringan, hanya 0,5 %/Bulan.
- Pelatihan Kewirausahaan.
- Kemudahan Akses Kemitraan.
- Kemudahan Pelayanan Perizinan Usaha.
- Bantuan Pengurusan Sertifikasi Produk.
- Fasilitasi Hak Paten.
Bupati Bojonegoro juga menyampaikan bahwa pada tanggal 9 Januari kemarin pihaknya juga telah meresmikan Mal Pelayanan Publik dengan 30 program pelayanan dan 199 kegiatan. Termasuk juga di dalammya melayani terkait dengan Kartu Pedagang Produktif (KPP).
“Ditargetkan tahun ini ada 30 ribu pendaftar KPP,” kata Anna Muawanah.
“Kita berharap teman-teman pedagang dapat memberitahukan kepada pedagang lain dan juga masyarkat Bojonegoro yang tidak hadir untuk mendapatkan KPP ini. Hal ini dilakukan agar para pedagang memperoleh kemudahan-kemudahan dalam permodalan,” lanjut dia
Bupati berharap KPP ini dapat meringankan beban pedagang. Begitupun dengan aspek permodalan maupun perizinannya.
“KPP ini semoga dapat meringankan beban para pedagang dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selain itu juga bisa mempermudah perizinannya” pungkas Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.
Acara peluncuran KPP ini dihadiri pedagang dari berbagai kecamatan di Bojonegoro.(Lex/red).
