Bojonegoro, Suryanasional.com — Proyek pembangunan Sport Center Bojonegoro kembali memicu kritik tajam. Kali ini sorotan diarahkan pada dugaan lemahnya pengawasan keselamatan kerja oleh konsultan pengawas, yang dianggap mengabaikan prosedur wajib di lapangan.
Proyek senilai Rp16,171 miliar itu mendapat teguran keras setelah Komisi D DPRD Bojonegoro menemukan indikasi pelanggaran prosedur keselamatan kerja. Padahal, aspek keamanan tenaga kerja merupakan mandat utama konsultan pengawas sesuai kontrak kerja.
Sekretaris Komisi D DPRD Bojonegoro, Amin Thohari, S.H., M.H., menegaskan pihaknya tidak dapat menoleransi pengawasan yang dinilai ceroboh tersebut.
“Konsultan pengawas lemah dalam pengawasan dan tidak tegas menerapkan SOP keselamatan kerja. Mereka harus dievaluasi total. Kami minta Dinas PKPCK turun dan menilai ulang kinerja mereka,” tegas Amin, Jumat (14/11/2025).
Temuan di lapangan disebut memperlihatkan bahwa standar keselamatan kerja dilanggar, sementara konsultan pengawas tak menjalankan mandat sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket Pengawasan Pembangunan Sport Center di Kawasan Jl. Veteran.
Amin menegaskan keselamatan pekerja adalah prioritas yang tidak boleh dinegosiasikan.
“Keselamatan pekerja harus nomor satu. Jangan sampai ada korban jiwa akibat pengawasan yang tidak profesional,” ujarnya.
Proyek ini diawasi oleh pemenang konsultan non-tender, Bima Sakti Konsultan, dengan nilai kontrak Rp99.556.538,25. DPRD mempertanyakan bagaimana konsultan dengan nilai kontrak tersebut justru dinilai gagal memastikan kepatuhan terhadap SOP di lapangan.
Komisi D mendesak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Bojonegoro untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Evaluasi harus segera dilakukan. Jika terbukti lalai, kontraktor dan terutama konsultan pengawas harus diberikan sanksi,” lanjut Amin.
DPRD memastikan akan mengawal perkembangan proyek tersebut, termasuk memonitor sejauh mana rekomendasi Komisi D ditindaklanjuti oleh Dinas PKPCK.
Komisi D berharap evaluasi tak berhenti sebagai formalitas, tetapi menjadi langkah nyata memperbaiki kualitas pengawasan, demi mencegah kecelakaan dan memastikan pembangunan sesuai aturan.
“Kami hanya ingin memastikan proyek berjalan aman, profesional, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Proyek Sport Center Bojonegoro yang semula diharapkan menjadi fasilitas olahraga modern kini justru menuai pertanyaan publik: mengapa pengawasan yang seharusnya ketat justru diduga longgar, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kelemahan tersebut.
Jika Anda ingin versi yang lebih tegas, lebih investigatif, atau lead berfokus hukum-regulasi, saya bisa siapkan.(red)
