Bojonegoro, Suryanasional.com – Bupati Bojonegoro bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bojonegoro mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) sebagai upaya dalam mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sesuai program Kementerian ATR/BPN, Gemapatas mentargetkan sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah terpasang serentak di seluruh Indonesia.
Sebelumnya Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto melaksanakan Gemapatas secara terpusat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah,m dengan tema “Satu Juta Patok untuk Indonesia. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pemasangan patok serentak.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro didampingi Forkopimda dan Kepala ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro, turut menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan menyaksikan langsung pemasangan patok oleh pemilik tanah, Jum’at (03/02).
Gemapatas juga merupakan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan PTSL Terintegrasi Tahun 2023. Hal ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Kepala ATR/BPN Kabupaten Bojonegoro, Andreas Rochyadi mengatakan, sejauh ini total patok yang terpasang di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 88.930 buah. Di tahun 2022 lalu PTSL di Kabupaten Bojonegoro mentargetkan sebanyak 60.000 bidang, dan target sertifikat hak atas tanah sebanyak 59.220 bidang yang tersebar di 16 kecamatan dan 48 desa.
“Harapan kami, sisa 7.715 bidang dapat diserahkan di bulan februari ini,” kata Andreas Rochyadi.
Dia menambahkan, tahun 2023, memperoleh target PTSL seluas 10.082 Ha, dengan total sertifikat hak atas tanah sebanyak 36.249 bidang di 12 kecamatan dan 33 desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Pihaknya mengucapkan terimakasih atas antusiasme dan keseriusan masyarakat dalam menuntaskan PTSL tahun 2022.
“Kami sangat terbantu dan termotivasi atas dukungan dan kerjasama masyarakat yang telah membantu mulai proses pemberkasan hingga menjahit sertifikat di Kantor BPN, agar dapat selesai tepat waktu,” kata Andreas.
Bupati Bojonegoro berkomitmen mendukung proses percepatan PTSL untuk pengamanan aset dan meminimalisir adanya sengketa di tengah masyarakat.
“Dengan adanya percepatan PTSL juga akan mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional,” kata Bupati Anna.
Bupati Bojonegoro mengapresiasi atas capaian program PTSL. Dia berharap sisa 180.000 bidang yang perlu dilakukan PTSL dapat segera dibicarakan dan diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga program Pembangunan Pemkab Bojonegoro dapat dilaksanakan dengan maksimal.
“Selama ini kami telah memasang listrik dengan daya 900 watt untuk masyarakat kurang mampu. Dan hal tersebut perlu didukung dengan adanya sertifikat hak atas tanah oleh warga,” kata Bupati Anna.(Lex/red).
