Bojonegoro – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Anak Cabang (PAC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Kabupaten Bojonegoro, Minggu (17/05/2026).
Bertempat di Baresta Cafe turut Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, pelantikan ini juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menuturkan, bahwa ABPEDNAS merupakan pejuangnya masyarakat desa. Ia menilai, ABPEDNAS memiliki peran krusial, yaitu sebagai aspirasi masyarakat di tingkat Desa.
“ABPEDNAS ini pejuangnya desa, layaknya DPR, jika DPR merupakan wakil rakyat, maka ABPEDNAS juga merupakan wakil desa, mereka membawa suara aspirasi masyarakat di tingkat desa,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Wabup Nurul juga membeberkan perihal seputar sektor pembangunan desa. Ia menuturkan, keberhasilan di sektor desa telah menjadi dambaan bagi setiap masyarakat. Oleh karenanya, Bojonegoro memiliki jargon, yakni Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
Namun dalam menggapai jargon tersebut tidaklah mudah, hal ini dikarenakan, lanjut Wabup, dalam beberapa tahun kedepan, Bojonegoro akan mengalami penurunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, di tahun 2023-2024 APBD Bojonegoro pernah mencapai di angka 8,2 Triliun. Namun, hingga di tahun 2026 APBD Bojonegoro menjadi 6,4 triliun. Dari data tersebut, Kabupaten Bojonegoro telah mengalami penurunan mencapai 1,8 trilliun dalam beberapa tahun terakhir.
Ia meneruskan, penurunan APBD ini juga terjadi di tahun 2027 mendatang. Di tahun tersebut, APBD Bojonegoro menjadi 5,2 triliun. Dari beberapa data tersebut, telah menunjukan bahwa APBD Bojonegoro mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Hal itu tentu menjadi pemicu, bahwa di sektor pembangunan telah berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, dana transfer daerah dari bagi hasil migas di tahun 2025-2026 menjadi 3,2 triliun, angka tersebut telah mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun 2023-2024 lalu, yang mencapai 4,5 triliun.
“Selanjutnya, komponen turun juga terdapat di sektor Anggaran Dana Desa (ADD), sebab ADD ini sebagian digunakan dengan adanya program KDMP, hal ini tentu menjadi faktor utama program BKKD akan mengalami indeks penurunan,” tuturnya.
Meski demikian, Ia menyampaikan pentingnya untuk tetap menjaga kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah dengan Desa. Dia berharap, para APBEDNAS yang telah dilantik ini akan terus menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan perencanaan program di tingkat Desa.
Sementara itu, Ketua DPC ABPEDNAS Bojonegoro, Abdul Jamal mengajak anggota yang baru saja dilantik ini untuk terus membangun Desa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Tentu pula juga harus dibarengi dengan seluruh elemen dalam meningkatkan sinergi dan kebersamaan,” ajaknya.
Hal itu, Dirinya menilai bahwasanya tentu akan menjadi kunci dalam upaya menjaga dan dalam membawa aspirasi dari masing-masing kecamatan. Selain itu, Ia juga mengingatkan pentingnya untuk terus mengedepankan program-program yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.
“Sehingga kolaborasi ini menjadi upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan di tingkat Desa,” tandasnya.(riz/red)
