Gelar Reses, H. Surawi Tekankan Ihwal Mengatasi Permasalahan Masyarakat

Bojonegoro, Suryanasional.com – Pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Adanya Covid telah menimbulkan dampak signifikan dalam semua sektor, seperti sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan masih banyak sektor lainnya.

Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat H. Surawi MBA, mengatakan hal itu saat menggelar reses II tahun 2022, di Pendopo Kelurahan Mojokampung, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (4/6/2022).

“Dampak Covid-19 membawa dampak yang luar biasa pada semua aspek kehidupan. Saat ini pemerintah intensif melakukan program-program percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19,” kata H. Surawi.

Dalam kerangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah fokus melakukan skema program yang bisa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat kecil, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“UMKM menjadi program prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Selain itu juga program infrastruktur pemerintah yang bersifat swakelola agar masyarakat bisa terlibat langsung di dalamnya sehingga dapat mendapatkan penghasilan,” kata H. Surawi.

Sementara untuk pemerintah provinsi, saat ini konsentrasi dalam program yang bersentuhan dengan recovery ekonomi masyarakat kecil pedesaan.”Sehingga masyarakat memiliki kemandirian secara ekonomi dan sosial lewat berbagai sumber daya di desanya,” kata H. Surawi.

Surawi menjelaskan, setiap anggota DPR memiliki hak-hak penggunaan dana yang melekat yang wajib didistribusikan ke masyarakat.

“Kalau anggota DPRD Bojonegoro mempunya hak yang melekat bernama pokok-pokok pikiran (Pokir). Namun sayang pelaksanaannya dikerjakan secara kontraktual, sehingga masyarakat hanya bisa menjadi penonton,” kata H. Surawi.

Padahal, menurut H. Surawi, adanya Pokir tersebut agar di dalam pelaksanaannya ada keterlibatan masyarakat lokal. Hak itu agar warga setempat dapat memperoleh penghasilan dari adanya program tersebut.

“Ke depan, Dinas teknik di Bojonegoro diharapkan bisa mengarahkan pemborong yang melaksanakan pekerjaan Pokir agar melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Apalagi Bojonegoro mempunya Perda Konten Lokal,” kata H. Surawi.

Sementara di DPRD Provinsi, Pokir dilakukan dengan merealisasikan permintaan (aspirasi) masyarakat.
“Jadi kita mengakomodir dan mewujudkan permohonan para konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing,” kata H. Surawi.

“Seperti sebelumnya, ada beberapa orang masyarakat yang mempunya keahlian menjahit. Selanjutnya saya suruh mereka membuat proposal pengajuan untuk mendapatkan kebutuhan untuk berwirausaha,” katanya.

“Alhamdulillah setelah itu mendapatkan mesin jahit beserta bordir dan alat pendukungnya. Setelah dikelola dengan baik. Saat ini usahanya telah berkembang, bahkan bisa mengajak orang sekitarnya untuk bekerja,” kata dia.

Menurut H. Surawi, pihaknya hanya membantu masyarakat untuk bisa mencari mata pencaharian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.(Lex/red).