Bojonegoro, Suryanasional.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemkab Bojonegoro adalah sebuah mitra kerja dalam membuat produk kebijakan daerah. Keduanya bersama-sama dalam membentuk peraturan daerah. Begitupula dalam aspek pembahasan dalam upaya memberikan persetujuan tentang rancangan peraturan daerah ihwal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Muhamad Rozi, SH mengatakan hal itu saat menggelar reses masa sidang I Tahun 2023, di Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, Rabu (15/2/2023).
“DPRD juga turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun realisasi APBD agar berjalan sebagaimana keperuntukkan,” kata anggota Komisi C dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro ini.
Disebutkan M. Rozi, pada prinsipnya DPR mempunyai fungsi yang diantaranya pembentukan peraturan daerah, anggaran dan juga pengawasan.
“Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata M. Rozi.
“Jadi korelasi antara DPRD dengan pemerintah daerah adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Hal ini tentunya akan membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung, bukan sebaliknya menjadi lawan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing,” kata dia.
DPRD juga mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas maupun produktivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Dalam melaksanakan fungsi kita dalam aspek penganggaran, kita pastinya akan konsentrasi dalam mengevaluasi program-program yang hanya mempunyai orientasi keberpihakan ke masyarakat,” kata M. Rozi.
Usulan kegiatan yang sekiranya kurang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan dirasa kurang prioritas pastinya akan kita evaluasi untuk menjadi catatan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Namun melihat struktur APBD tahun ini, kita semestinya bersyukur dengan program-program yang telah menjadi kesepakatan bersama. Makanya kita harus mengawal secara bersama-sama.
“Jika melihat progres pembangunan saat ini, tentunya kita patut berbangga. Bojonegoro telah mengalami metamorfosis yang luar biasa. Sementara untuk tahun ini, bersama segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama memantau struktur dan alokasi APBD. Begitupula dalam aspek pengimplementasian anggarannya,” kata M. Rozi.(Dika/red).
