Bojonegoro, Suryanasional.com — Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menggelar forum refleksi akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sekaligus membuka ruang dialog terbuka bagi masyarakat sipil.
Kegiatan ini diadakan oleh Bidang Kajian Publik dan Isu Strategis DPD Partai Golkar Bojonegoro di Rumah Aspirasi DPD Golkar, Jalan A. Yani, Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Senin (29/12/2025).
Forum ini dihadiri perwakilan berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan, termasuk PMII, IMM, HMI, GMNI, ZIM Radar, serta unsur bantuan hukum (Bakumham).
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai kritik terkait pengelolaan anggaran, kepemimpinan daerah, pembangunan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia di Bojonegoro.
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen partainya membuka ruang partisipasi publik, meski Golkar merupakan salah satu partai pengusung pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Setyo Wahono dan Nurul Azizah.
“Kami sengaja mengundang mahasiswa untuk memberikan masukan, kritik, dan saran bagi pemerintah daerah, karena pembangunan Bojonegoro tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum, PMII menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang berulang tiap tahun, yang menurut mereka mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program OPD.
IMM mengkritisi pola kepemimpinan daerah yang terlalu berhati-hati sehingga berdampak pada kebijakan yang setengah hati, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan antarwilayah.
Sementara HMI menekankan pentingnya pembangunan SDM sebagai fondasi kemajuan daerah, sementara GMNI menyoroti orientasi pembangunan yang masih bersifat seremonial serta rendahnya IPM dan minimnya perguruan tinggi negeri di Bojonegoro.
ZIM Radar menambahkan kritik terkait paradoks anggaran daerah, harga hasil pertanian yang anjlok, kondisi jalan rusak, dan minimnya keterbukaan informasi publik.
Dari sisi regulasi, Bakumham Golkar menekankan perlunya partisipasi publik yang lebih kuat dalam pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum dan mengingatkan potensi konflik agraria, ketidakjelasan RTRW, serta kebijakan upah minimum yang dinilai belum berpihak pada pekerja.
Menutup kegiatan, Golkar menyatakan seluruh masukan akan dirangkum sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Partai Golkar menegaskan komitmennya menjadi jembatan aspirasi masyarakat, legislatif, dan pemerintah daerah guna mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada rakyat Bojonegoro.(red)
