H. Surawi : Pejabat Publik Harus Bekerja untuk Kepentingan Rakyat

Bojonegoro, Suryanasional.com – Anggota DPR maupun pejabat publik lainnya yang dipilih oleh rakyat harus benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pejabat tersebut harus bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarkat. Pejabat publik juga dituntut mengedapankan etika dan moralitas.

Anggota DPR Provinsi dari Partai Demokrat, Daerah pemilihan Jawa Timur 12 meliputi Bojonegoro – Tuban, H. Surawi MBA mengatakan hal itu saat menggelar reses di Desa Ledok Kulon, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, Minggu (5/6/2022). Usai reses H. Surawi meresmikan.

“Pejabat publik terpilih jangan sampai melupakan rakyat. Mereka harus bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, mengingat mereka telah diberi amanah okeh rakyat. Oleh sebab itu kepentingan rakyat harus di atas segalanya,” kata H. Surawi.

Presiden, Gubernur, Bupati, kepala desa maupun anggota DPR adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR harus saling bersinergi untuk kepentingan rakyat.

“Pemerintah dan DPR harus beriringan dalam sistem check and balances yang baik demi kepentingan rakyat,” kata H. Surawi.

H. Surawi mengingatkan, dampak Pandemi Covid-19 telah berdampak luas hampir di semua sektor kehidupan masyarakat.

“Pandemi sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Lonjakan harga juga tidak dapat terhindarkan, terutama kebutuhan pokok masyarakat kategori ekonomi menengah ke bawah,” kata H. Surawi.

Dalam kerangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah fokus melakukan skema program yang bisa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat kecil, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“UMKM menjadi program prioritas pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Selain itu juga program infrastruktur pemerintah yang bersifat swakelola agar masyarakat bisa terlibat langsung di dalamnya sehingga dapat mendapatkan penghasilan,” kata H. Surawi.

Sementara untuk pemerintah provinsi, saat ini konsentrasi dalam program yang bersentuhan dengan recovery ekonomi masyarakat kecil pedesaan.”Sehingga masyarakat memiliki kemandirian secara ekonomi dan sosial lewat berbagai sumber daya di desanya,” kata H. Surawi.

Sementara di DPRD Provinsi, mempunya program pokok-pokok pikiran (Pokir). Adanya program ini untuk merealisasikan permintaan (aspirasi) masyarakat.
“Jadi kita mengakomodir dan mewujudkan permohonan para konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing,” kata H. Surawi.

“Seperti sebelumnya, ada beberapa orang masyarakat yang mempunya keahlian menjahit. Selanjutnya saya suruh mereka membuat proposal pengajuan untuk mendapatkan kebutuhan untuk berwira usaha,” katanya.

“Alhamdulillah setelah itu mendapatkan mesin jahit beserta bordir dan alat pendukungnya. Setelah dikelola dengan baik. Saat ini usahanya telah berkembang, bahkan bisa mengajak orang sekitarnya untuk bekerja,” kata dia.

Usai reses, H. Surawi juga meresmikan Masjid Baitul Karim. Dia berharap masjid ini selain sebagai tempat beriti’kaf juga sebagai sarana mendidik ilmu agama.

“Setelah dibangun, tugas selanjutnya adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan yang bermanfaat kepada warga dan mendidik generasi muda,” kata H. Surawi.(Lex/red).