Inilah Pidato Bupati Anna Mu’awanah di Hari Jadi Bojonegoro ke-343 di Tengah Pandemi Covid-19

Bojonegoro, Suryanasional.com – Momentum Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro (HJB) Ke-343 Tahun 2020 digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Peringatan HJB tahun ini digelar secara sederhana disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Dalam perayaan HJB ke-343 ini Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah juga sempat membacakan pidatonya kepada masyarakat Bojonegoro saat upacara peringatan HJB ke-343 di pendopo Molowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (20/10/2020).

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dalam pidatonya mengajak masyarakat untuk menjadikan Peringatan HJB yang bersejarah ini sebagai momentum evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan. Tentunya dengan lebih menguatkan tekad, kepedulian sosial, tolong menolong, semangat gotong royong, persatuan, persaudaraan dan solidaritas di tengah ujian pandemi Covid-19.

“Mari kita senantiasa berjuang untuk bekerja keras, bergerak maju dan mengukir prestasi bersama sebagaimana slogan peringatan HJB ke-343,” kata Bupati Bojonegoro.

Anna Mu’awanah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para Pemimpin pendahulu, sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, semua pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Bojonegoro yang telah berkiprah dalam membangun Bojonegoro.

“Semoga sumbangsih bapak ibu menjadi amal kebaikan yang barokah dan menjadi tanda mata bagi generasi mendatang,” katanya.

Anna Mu’awanah menambahkan, pembangunan di Kabupaten Bojonegoro mempunyai filosofi mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing. Beriman mempunyai arti bahwa pelaksanaan pembangunan berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

“Sementara Sejahtera mengandung rmakna bahwa pembangunan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat serta mampu memberikan rasa aman dan keberpihakan pada perempuan, anak-anak, disabilitas dan kaum dhuafa,” ungkapnya

Sedangkan berdaya saing bermakna pembangunan dilaksanakan guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

“Dalam kehidupan manusia, semakin bertambah usia maka semakin matang dan dewasa. Demikian halnya dengan Kabupaten kita. Semakin bertambahnya waktu, pembangunan yang dilaksanakan semakin menunjukkan peningkatan atau perbaikan,” ujarnya.

Dijelaskannya, bahwa tolak ukur kinerja pemerintah daerah diukur dari capaian indikator kinerja utama daerah. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari sektor pendidikan, kesehatan dan daya beli menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 IPM Bojonegoro sebesar 68,75 mengalami peningkatan 0,9 dari capaian tahun 2018 yang sebesar 67,85.

Peningkatan sebesar 0,9 ini termasuk salah satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan kenaikan paling besar.

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro juga menunjukkan fluktuasi hasil yang luar biasa meingkat,” tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi dengan migas meningkat dari 4,41% pada Tahun 2018 menjadi 6,34% pada Tahun 2019, sedangkan pertumbuhan ekonomi non migas tumbuh melambat, yaitu dari 5,66% pada Tahun 2018 menjadi 5,29% pada Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2018 dan 2019 juga telah mampu menurunkan angka pengangguran sebesar 0,49%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 sebesar 4,19% menjadi sebesar 3,7% pada Tahun 2019.

Bupati Anna menambahkan, bahwa upaya-upaya yang strategis dan tepat harus sama-sama dilaksanakan dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Program-program padat karya berbasis desa, pelatihan-pelatihan berbasis pengembangan kompetensi, sertifikasi serta perluasan bursa kerja dan peluang investasi harus lebih di optimalkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

Begitupula dengan angka kemiskinan yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya trend penurunan. Penurunan Angka Kemiskinan periode 2018-2019 sebesar 0,78% atau ekuivalen dengan penurunan 9 ribu masyarakat miskin. Angka kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 sebesar 13,16% ekuivalen dengan 163 ribu masyarakat miskin menjadi 12,38% Tahun 2019 ekuivalen dengan 154 ribu masyarakat miskin.

“Penurunan 0,78% di Kabupaten Bojonegoro ini termasuk salah satu dari 10 Kabupaten/Kota dengan penurunan kemiskinan terbesar di Jawa Timur,” kata Anna Mu’awanah.

Pencapaian ini tentu tidak lepas dari upaya kerja keras yang dilaksanakan. Salah satu program Kabupaten Bojonegoro sebagai wujud kepedulian Pemkab Bojonegoro dalam membantu meringankan beban masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal yaitu diberikan santunan duka sebesar Rp 2,5 juta per orang.

“Alokasi santunan kematian Tahun 2019 sebesar Rp 5,97 Milyar dan alokasi Tahun 2020 sebesar Rp 12 Milyar dengan asumsi penerima manfaat selama Tahun 2019-2020 sejumlah 7.188 orang,” ungkap Bupati.

Upaya penanggulangan kemiskinan lainnya yang dilaksanakan Pemkab adalah melalui Program ALADIN (Perbaikan Atap, Lantai dan Dinding) yang bertujuan meningkatkan kondisi rumah masyarakat miskin agar layak dihuni, aman dan memenuhi syarat kesehatan.

Tahun 2019 Pemkab mengalokasikan Rp 26,5 Milyar untuk perbaikan 1.239 RTLH. Pada Tahun 2020 alokasi ditingkatkan sebesar Rp 66,8 Milyar dengan sasaran perbaikan 3.781 RTLH. Program perbaikan Aladin bagi RTLH selain dialokasikan dari anggaran APBD juga mendapatkan dukungan dari anggaran perusahaan pelaksana CSR di Kabupaten Bojonegoro.

“Kami sampaikan apresiasi bagi perusahaan yang telah turut serta berkontribusi bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro,” ucap Bupati.

Pemenuhan dan peningkatan Layanan Dasar melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih dan sanitasi diharapkan mampu mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membangun 117 km jalan dengan alokasi Rp 628.335.255.777,69,- (Enam ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh sembilan sen).

Dan, Tahun 2020 ini dilanjutkan kembali dengan pembangunan 121 km jalan dengan alokasi Rp 708.321.741.500,- (Tujuh ratus delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga tahun 2021 total jalan dengan kondisi mantap sepanjang 630 kilomemer (km) tuntas.

“Setelah jalan poros kabupaten tuntas, Tahun 2021-2023 nanti kami akan mulai membangun jalan poros antar desa sepanjang 1.449 kilometer. Sehingga kami berharap nantinya Tahun 2023 seluruh akses jalan baik poros kabupaten maupun jalan poros antar desa sudah bisa dalam kondisi mantab,” bebernya.

Saat ini Kabupaten Bojonegoro juga sudah membangun 2 (dua) jembatan akses antar Kabupaten yaitu jembatan Lu-Me yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora serta Tahun 2021 pembangunan jembatan Ka-Re yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kabupaten Bojonegoro ke depan juga mendapat alokasi PSN (Proyek Strategis Nasional) yaitu jalan tol Ngawi-Tuban, Bendung Gerak Nongko serta SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) sebagai komitmen pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Selingkar Wilis Dan Kawasan Bromo Tengger Semeru.

Selain pemenuhan layanan dasar di bidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki komitmen terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah menginisiasi dan melaksanakan Program Petani Mandiri melalui akses Kartu Petani Mandiri (KPM).

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini telah mengalokasikan 59 milyar yang diberikan kepada 405 kelompok tani di 252 desa. Sedangkan pada tahun 2021 kami alokasikan 92,5 Milyar yang diberikan kepada 503 kelompok tani di 235 desa,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memberi alokasi kemudahan permodalan bagi pedagang mikro dan ultra mikro melalui program pemberdayaan usaha mikro dan akses Kartu Pedagang Produktif (KPP). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyiapkan alokasi anggaran melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejumlah 20 milyar untuk pembiayaan ultra mikro.

Realisasi sampai 12 Oktober 2020 untuk KPP mikro sebesar Rp 16.775.620.277 (enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bagi 1.387 pedagang. Adapun untuk realisasi ultra mikro sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 sebesar Rp 14.006.350.000 (Empat belas milyar enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bagi 6.050 pedagang.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berkomitmen dalam meningkatkan kemandirian desa melalui program BUMDesa. Pemkab telah mengalokasikan dalam kurun waktu 2 (tahun) sebesar Rp 13 Milyar bagi 130 BUMDesa khususnya yang mempunyai unit usaha di bidang pembelian hasil pertanian.

Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan revitalisasi pasar daerah agar lebih bersih, nyaman dan aman. Dalam kurun waktu 2019-2020 Pemkab telah melakukan pembangunan dan perbaikan 11 (sebelas) pasar daerah dengan total alokasi Rp 73 Milyar.

“Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada terwujudnya kehidupan berkelanjutan yang layak dan tercapainya Masyarakat Makmur Sejahtera sesuai dengan tema Hari Jadi Bojonegoro pada tahun ini yaitu Bojonegoro Kerja, Maju, dan Prestasi Bersama,” kata Bupati Anna.

Seiring dengan tema besar Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 yakni “Indonesia Maju” yang dicapai dengan mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, yang mengambil tema “Semangat Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Timur Maju” yang merupakan semangat untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang terdepan, religius dan sejahtera lahir bathin melalui 9 bhakti bagi Jawa Timur.

“Maka dalam rangka mendukung program nasional dan provinsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, melalui peningkatan pelayanan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Dalam hal Peningkatan pelayanan kesehatan, di Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro ke-343 kali ini, Pemkab Bojonegoro mendapatkan “kado spesial” berupa piagam penghargaan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jawa Timur dan menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam kategori UHC.

Jumlah masyarakat yang ditanggung dalam asuransi sebesar 98,76% atau sejumlah 1.319.301 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus satu) jiwa. Pemkab Bojonegoro telah menanggung Premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam 2 (dua) tahun ini sebesar Rp 205 Milyar, yaitu Rp 24,02 Milyar pada Tahun 2019 dan Rp 180,98 Milyar pada Tahun 2020.

Penghargaaan UHC ini berkat usaha dan kerja keras semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, sehingga saat ini hampir seluruh masyarakat Bojonegoro telah terdaftar sebagai JKN-KIS.
Peningkatan layanan kesehatan juga dilaksanakan melalui layanan 24 jam yang telah terselenggara di seluruh Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro. Seluruh desa telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

“Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas generasi bangsa maka diberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak diantaranya melalui Pemeriksaan Kesehatan sesuai standar, Pelayanan Maternal berkualitas dan Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil,” terangnya.

Dalam rangka pencegahan penularan dan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan 974,8 Milyar yang diperuntukkan bagi penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) serta belanja tidak terduga.

Di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro memberikan pembiayaan sekolah lewat DAK Pendidikan bagi siswa Madarasah Aliyah (MA) sebesar Rp 13,5 milyar bagi 11.905 siswa. Selain pemberian DAK bagi MA, Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan beasiswa bagi putra putri daerah. Beasiswa scientist sudah dianggarkan Rp 15 Milyar bagi 375 siswa. Selain beasiswa scientist, Pemkab juga mengalokasikan beasiswa satu desa dua sarjana sebesar Rp 8,6 Milyar bagi 860 siswa serta beasiswa kurang mampu sebesar 952 juta.

Sebagaimana tertuang dalam salah satu misi daerah yaitu perlindungan bagi perempuan, anak dan kaum dhuafa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai komitmen dalam perumusan strategi dan arah kebijakan bagi perlindungan anak, perempuan dan dhuafa. Saat ini Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki 4 (empat) Tempat Penitipan Anak (TPA) yaitu TPA Kalitidu, TPA Kapas, TPA Baureno dan TPA Ngasem yang saat ini masih proses pembangunan.

Selain program perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan bantuan bagi anak yatim dan terlantar, bantuan warga sakit menahun dan penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten juga telah mengalokasikan BPNT daerah bagi 11.625 KPM dengan total alokasi Rp 15,3 Milyar.

Bagi para lansia, di Tahun 2020 ini Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan program permakanan lansia yang diberikan melalui masing-masing kecamatan untuk memberikan tambahan nutrisi bagi lansia dengan alokasi Rp 10,3 Milyar. Diharapkan Bapak dan Ibu Camat serta Kepala Desa turut serta mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan program-program Kabupaten yang diberikan pada masyarakat.

“Segala yang telah kita capai tentu tidak boleh membuat kita berpuas diri. Mari kita terus bahu membahu dalam bekerja, bersinergi dalam mengatasi tantangan kedepan, guna melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro tercinta,” ucap Bupati.