Wartawan ; Budi 71
Suryanasional.com|Surabaya, – Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak Surabaya memastikan, eks Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak Surabaya difungsikan sebagai ruang khusus pelayanan. Kepastian ini menyusul target bidikan OP yang berkeinginan menjadikan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan perkantorannya.
“Target Pak Herwanto (Kepala OP Utama Tanjung Perak, red) memang itu (WBK, red),” ungkap Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan OP Utama Tanjung Perak, Azhar Karim saat ditemui, Selasa (2/10/2018).
Sayangnya, Azhar enggan mengungkap, jauh terkait rencana OP yang berniat menyulap gedung berlantai 3 itu sebagai awal WBK dalam proses pelayanan publik. Hanya saja, Azhar mengatakan, seluruh bagian dan ruang di bangunan bekas kantor PLP Surabaya tersebut digunakan sebagai tempat pelayanan terpadu. “Terutama di lantai dasar, semuanya untuk pelayanan kepada pengguna jasa. Untuk jelasnya, tanyakan langsung ke Pak KOP (Herwanto, red),” pintanya sembari mengaku tidak berwenang mengeluarkan pernyataan publik. “Sebenarnya, yang layak ngomong gini Pak KOP, bukan saya,” sambungnya.
Namun, Azhar tidak menampik, jika proses pelayanan bagi pengguna jasa dalam pengurusuan izin maupun dokumen terkait kepelabuhanan dan pelayaran, nantinya tidak perlu melalui pintu utama di gedung induk. Seluruh pelayanan, mulai dari perizinan, PNBP, Inaportnet hingga pengurusan Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LK3) dan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) serta rekomendasi OP, cukup dilakukan di pusat pelayanan terpadu yang sudah resmi milik OP Tanjung Perak per Mei 2018 melalui Penetapan Status Penggunaan Barang (PSPB) tersebut..
“Artinya, kalau misalnya ada trouble, baik IT maupun manual sampai dengan proses dokumen kapal LK3, tidak perlu ke staf. Bisa langsung dilakukan di gedung baru yang dijadikan pusat pelayanan ini,” tuturnya.
Ditanya anggaran dan proses pengerjaannya? Azhar mengaku, semua sudah disiapkan melalui mekanisme penganggaran yang benar dan sesuai prosedur. Ia meyakini, proyek pemeliharaan gedung yang dijadikan pusat pelayanan tersebut bisa terselesaikan sebelum tutup tahun anggaran 2018. “Saya tahu, waktunya sangat mepet, dan tinggal tiga bulan. Kami juga akan pasang juga vidtron (videotron, red) di depan gedung. Insya Allah selesainya cepat,” yakin mantan Kasi Pengadaan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya ini.
Sementara, informasi yang dihimpun menyebut, OP Tanjung Perak telah menyiapkan anggaran yang sengaja digunakan untuk menyulap gedung bekas ‘mabes’ Sea and Coast Guard Surabaya tersebut menjadi ruang khusus untuk pelayanan. Sumber lain mengungkapkan, gedung yang kini mulai diukur dan disusun desain interiornya itu disemai anggaran pemeliharaan yang dicuplik dari kocek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 200 juta melalui paket penunjukan langsung (PL).
“Dua minggu lagi, atau paling cepat akhir bulan ini (Oktober 2018, red) pengerjaannya mulai dilakukan. Yang pasti, anggaran PNBP itu tidak untuk operasional, tapi menunjang kegiatan operasional,” tepisnya. (Budi R-71)
