Tuban, Suryanasional.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian RI ) terus melakukan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi kalangan santri dan pelaku usaha mikro kecil (UMK) pesantren.
Program pemerintah ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 114 Tahun
2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Deputi I Bagian Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mengalami kenaikan dari tahun lalu. Hal itu dikatakannya saat acara Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Usaha Pesantren dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Al-Islah, Kabupaten Tuban, Jumat (1/4/2022)
“Tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% di tahun 2021. Lebih tinggi dari 2020 sebesar 81,4%. Hal ini tentunya sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024,” kata Iskandar Simorangkir.
Namun, lanjutnya, di sisi lain indeks literasi keuangan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan.
“Tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38,03% (OJK,
2019), sementara itu literasi keuangan syariah lebih rendah, yakni hanya 20,1% (BI,
2021),” katanya.
Sebab itu, kata dia, Sekretariat DNKI memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka edukasi atau sosialisasi sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Pesantren Al-Islah di Tuban, Jawa Timur.
Indonesia terdapat lebih dari 30 ribu Lembaga Pesantren. Sebagian Pesantren tersebut mempunyai potensi dibidang pertanian, peternakan, perikanan serta Usaha Mikro Kecil.
“Dari sisi pesantren, inklusi keuangan ini sangat strategis dalam pemberdayaan
pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan Kyai, Pengurus, Santri, dan Masyarakat sekitar Pesantren,” kata Iskandar Simorangkir .
Kegiatan FGD ini juga hasil sinergitas dengan mitra keuangan inklusif, diantaranya Perum Bulog, LPDB-KUMKM, PT Permodalan Nasional Madani, PT
Pupuk Indonesia, PT Telkom, dan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, H. Riyadi menyampaikan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan dapat terus direalisasikan.
“Diharapkan forum-forum seperti ini dapat mendorong akselarasi inklusi keuangan dan memberikan nilai tambah ekonomi di level rumah tangga,” kata H. Riyadi.
Dalam kesempatan ini, telah dilaksanakan pula acara simbolis inklusi keuangan berupa penyerahan tabungan emas kepada Pengurus di kedua Pondok Pesantren tersebut oleh pegadaian syariah.
FGD ini diperoleh poin
penting berupa rencana dari para mitra untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan.
FGD dini dihadiri diantaranya Wakil
Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Bendahara Forum Kontak Majelis Taklim Jawa Timur, Perwakilan mitra dari BUMN, Pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 dan Al-Islah, serta Tim Sekretariat Dewan Nasional
Keuangan Inklusif. (Lex/rls).
