Bojonegoro – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan di dua Kantor DPD Partai Golkar Bojonegoro. Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka sosialisasi pemutakhiran data Partai Politik, Rabu (03/06/2026).
Divisi Penyelenggaraan Teknis KPU Bojonegoro, Ariel Sharon mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat tertib administrasi partai politik serta memastikan data kepengurusan dilakukan secara berkala melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Perihal sosialisasi pemutakhiran data, Ia menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilakukan dalam dua kali setiap tahun, atau biasa disebut dengan istilah per semester.
“Sosialisasi ini merupakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL Semester I Tahun 2026,”jelasnya.
Pihaknya juga menuturkan, bahwa kunjungan kerja ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyampaikan beberapa informasi penting dan strategis dalam menyambut pelaksanaan kontestasi Pemilu 2029 mendatang.
“Selain itu juga menjadi sarana identifikasi keberadaan aktual Partai Politik di Daerah dalam menyambut Pemilu 2029,” terangnya.
Dirinya meneruskan, dalam kunjungan ini KPU Bojonegoro juga menyampaikan beberapa informasi, diantaranya evaluasi dan penataan daerah pemilihan (Dapil).
“Dari beberapa dapil yang sudah ada pada Pemilu 2024 kemarin ini, dalam kunjungan ini KPU hanya ingin memastikan bahwa, apakah ada yang perlu dievaluasi serta apakah ada yang perlu di tata ulang,” terusnya.
Namun, Dirinya belum dapat memberikan kepastian perihal penambahan maupun pengurangan dalam penataan dapil. Meski demikian, terkait hal itu KPU Bojonegoro akan melaksanakan beberapa tahapan.
“Kunjungan kerja ini merupakan saring informasi kepada seluruh Parpol terlebih dahulu, selanjutnya akan ada beberapa Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilakukan oleh KPU,” terangnya.
“Ketika nanti perihal regulasi penataan dapil tersebut sudah tepat, maka KPU akan melibatkan stakeholder terkait, diantaranya seluruh Parpol di Bojonegoro, akademisi, serta rekan jurnalis,” tambahnya.
Perihal evaluasi dapil, Ia menyebut bahwa, dari hasil kajian yang dilakukan KPU, ada beberapa wilayah yang hampir under representation atau dibawah representasi.
“Terdapat satu dapil, diantara lima dapil yang dibawah representasi, namun nanti akan disampaikan dalam Forum FGD,” ungkapnya.
Kendati, jika nantinya acuan pengambilan dapil itu masih tetap di tahun 2025, Menurutnya, kemungkinan besar perubahan masih minim.
“Namun sebaliknya, jika perbandingan jumlah penduduk bertambah banyak, KPU pastinya akan meminta saran dan pendapat dengan stakeholder terkait. Sehingga, kemungkinan bertambah atau tetap ataupun berkurang, untuk saat ini kami belum bisa memastikan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, dalam hasil kunjungan tersebut, ada beberapa poin penting salah satunya terkait pembaruan data kepengurusan Partai Golkar Bojonegoro.
“Karena memang, di Agustus 2025 kemarin, DPD Partai Golkar melaksanakan Musda, dan dari hasil musda itu, susunan pengurus juga telah mendapatkan SK, tentunya hal-hal ini yang akan kami update pemutakhiran data ke KPU Bojonegoro, termasuk susunan di tingkat Kecamatan dan Desa,” katanya.
Perihal dengan apa yang disampaikan KPU terkait kemungkinan perubahan dalam penataan dapil, Mas Pri, begitu Ia akrab disapa, mengatakan bahwa DPD Partai Golkar Bojonegoro tidak akan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah masalah.
“DPD Partai Golkar Bojonegoro sudah terbiasa dengan situasi yang tidak menentu, maka hal itu tidak menjadi masalah,” tandasnya.
Untuk diketahui, selain melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data partai politik di DPD Partai Golkar Bojonegoro, KPU juga melaksanakan sosialisasi serupa di DPC Partai NasDem Bojonegoro, yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, turut Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro.(riz/red)
