Bojonegoro, Suryanasional.com – Pemkab Bojonegoro menggelar acara seminar Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2018 dengan tema “Dengan Sarasehan atau Seminar HAM Kita Pelihara Harmonisasi Sosial Dalam Upaya Mendorong Kelancaran Dan Pembangunan Untuk Hidup Rukun, Damai Sentosa Dan Makmur”. Di Pendopo Kecamatan Dander, Selasa (18/12/2018).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro, Kusbiyanto pada kesempatan itu mengatakan bahwa HAM itu penting karena merupaka Hak Asasi Manusia yang menjadi Hak kita sejak lahir sampai kita meninggal. HAM berkaitan dengan hak politik, keamanan, kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas.
“Kita ambil contoh orang dengan HIV dimana di Bojonegoro terdapat 96 kasus, dimana mereka juga memiliki hak untuk mendapat pelayanan. Kita tidak bisa mengecualikan sekelompok orang karena memiliki riwayat kesehatan yang menjadi momok bagi masyarakat,” kata Kusbiyanto.
Dia menambahkan untuk aspek pembangunan sendiri, bahwa sebenarnya ujung tombaknya adalah desa. Dimana desa memiliki data-data yang dibutuhkan pemkab untk mengambil kebijakan. Sehingga keputusan yang diambil bupati Bojonegoro untuk membangun daerah pinggiran sudah sangat tepat.
“Karena mereka yang berada di daerah pinggiran memiliki hak yang sama dengan penduduk yang berada di kota,” imbuh Kusbiyanto.
Bupati Bojonegoro DR. Anna Muawanah pada seminar itu Menuturkan bahwa bojonegoro rangking ke-3 di jawa timur dalam penggunaan DIPA. Perubahan tolak ukurnya dalam bicara HAM adalah pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan.
“Kita mengambil tenaga honorer dari pegawai magang yang sebelumnya membantu pelayanan kesehatan tanpa di bayar. Kedepan dalam pelayanan kita akan lebih memfokuskan ke daerah-daerah yang masuk ke dalam Ring3 atau daerah terluar di Bojonegoro,” kata Bupati Bojonegoro.
Dia melanjutkan bahwa nantinya harus bisa membuat program yang langsung menyasar ke daerah-daerah tersebut. Selain itu juga perlu penguatan institusi vertikal seperti TNI untuk melakukan TMMD atau Baktikarya ke daerah-daerah tersebut.
“Kenapa HAM tidak jalan karena Demokrasi tidak jalan. Salah satunya adalah tidak jalannya demokrasi di tingkat bawah yang merupakan ujung tombak pelayanan. Di negara-negara miskin jumlah kemiskinannya semakin akut karenan demokrasinya tidak jalan. Bojonegoro jumlah kemiskinannya turun 1,48% tahun 2018,” ungkapnya.
Ke depan kami akan mencanangkan angka kemiskinan turun antara 1,5%-2,5% setiap tahunnya. Dalam penggunaan anggaran harus tepat guna, tepat sasaran, dan akuntabel. Kita akan undang BPK untuk mengaudit sehingga dalam penggunaan anggarannya bisa benar-benar akuntabel.
Diharapkan dalam proses pemerintahan di Bojonegoro bisa mengejawantahkan Revolusi Mental Presiden RI yaitu hidup sehat, penggunaan anggaran harus efisien, tepat guna, tepat sasaran.
Untuk masalah HAM yang utama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, akses ekonomi.
“Salah satu dinamika ham adalah adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Sehingga para kepala desa harus bisa mendata masyarakatnya tanpa memandang mereka. Sehingga perlu dibuatkan kebijakan yang bersifat langsung ke masyarakat,” jelas Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.
Untuk meminimalisir kesenjangan HAM baik birokrasi, para politisi (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati dan Wakil Bupati, Walikotan dan Wakil Walikota termasuk kepala desa harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal yang ditopang dengan sumberdaya yang dipilih.
“Ke depannya, kegiatan Sarasehan dan Seminar HAM harus diadakan didaerah-daerah yang masuk ring 3 atau daerah-daerah pinggiran dan jangan hanya di kota saja. Karena pada prinsipnya mereka lebih membutuhkan informasi ini ketimbang mereka yang ada di kota,” pungkas Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.
Serasehan dihadiri beberapa OPD Bojonegoro, diantaranya kepala Inspektorat Bojonegoro, Dinas P3AKB, Senat Mahasiswa Universitas di Bojonegoro, serta para perangkat desa.(Wahyu/red).
