BOJONEGORO, Suryanasional.com– Ketahanan pangan menjadi agenda strategis Pemerintah Kabupaten di tengah meningkatnya ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Untuk memperkuat fondasi sektor pertanian, pemerintah daerah menargetkan hingga 87 persen lahan sawah di wilayahnya masuk dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini diproyeksikan menjadi langkah antisipatif menjaga stabilitas pangan sekaligus menopang daya tahan ekonomi masyarakat pedesaan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bojonegoro saat memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja di , Senin (16/3/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya percepatan perlindungan lahan pertanian sebagai respons atas potensi gejolak ekonomi yang dipicu fluktuasi harga energi global serta meningkatnya kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim.
Saat ini, luas lahan sawah yang telah terlindungi di Bojonegoro baru mencapai sekitar 43.000 hektare. Sementara itu, target yang ditetapkan pemerintah pusat bagi Kabupaten Bojonegoro mencapai 93.000 hektare.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan masyarakat. Sinkronisasi data antara kondisi riil di lapangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus segera dilakukan, dan prosesnya akan dimulai pada April mendatang,” tegas Nurul Azizah.
Untuk memastikan akurasi data tersebut, Pemkab Bojonegoro menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani yang tersebar di seluruh wilayah Bojonegoro.
Meski secara administratif para PPL kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Nurul Azizah menegaskan agar para penyuluh tetap mengabdikan kinerjanya untuk masyarakat daerah.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus nyata untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala , , menambahkan bahwa tantangan sektor pertanian ke depan tidak ringan. Salah satunya adalah potensi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni mendatang.
Karena itu, para PPL diminta aktif memberikan edukasi kepada petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan ketersediaan air, sehingga risiko kerugian akibat kekeringan dapat diminimalkan.
Selain memperkuat perlindungan lahan, Pemkab Bojonegoro juga menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Penggunaan pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada bahan bakar minyak.
Melalui sinergi antara perlindungan lahan pertanian, peningkatan akurasi data petani, serta efisiensi teknologi produksi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan penting di Jawa Timur di tengah dinamika ekonomi global.(red)
