Bojonegoro, Suryanasional.com – Sinkronisasi data kemiskinan dan sinergi pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi topik pembahasan dalam rapat komisi C DPRD dan Pemkab Bojonegoro, Kamis (7/7/2022) di ruang rapat Paripurna DPRD Bojonegoro.
Rapat komisi dihadiri unsur pimpinan DPRD beserta komisi C dan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah beserta jajarannya.
Kabupaten Bojonegoro dan 4 kabupaten lainnya di Jawa Timur menjadi pilot project (percontohan) Program Nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021, diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo dan Lamongan.
“Pemkab Bojonegoro telah mempunyai banyak program pengentasan kemiskinan. Ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang menjadikan Bojonegoro sebagai pilot project penanganan kemiskinan ekstrem 2021,” kata Bupati Bojonegoro.
Adapun strategi yang telah dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro yaitu :
- Melakukan pendataan mandiri mulai bulan Januari 2022, mendahului Inpres No 4 Tahun 2022.
- Melakukan identifikasi kesesuaian program kegiatan intervensi dengan strategi pengentasan kemiskinan.
Bupati Anna dalam raker ini menjelaskan, tujuan Pemkab Bojonegoro melakukan pendataan mandiri merupakan sebagai langkah validasi dan pemutakhiran data.
“Pendataan mandiri ini adalah sebuah langkah validasi dan pemutakhiran data secara real dan faktual oleh tim verifikasi di tingkat Desa. Kemudian Pemkab Bojonegoro akan memberikan Dana Insentif Desa (DID) guna mendorong Pemerintah Desa mengupayakan penurunan angka kemiskinan di desanya,” kata Bupati Anna.(Lex/HmsBjn).
