Bojonegoro, Suryanasional.com – Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Desain Implementasi Ekonomi Hijau Kabupaten Bojonegoro di Ruang Productive Lt. 6 Pemkab Bojonegoro, Senin (29/3/2021).
FGD menghadirkan narasumber diantaranya Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ,Ph.D (Direktur Lingkungan Hidup KemenPPN/Bappenas) dan Etjih Tasriah (Direktorat Neraca Produksi,
Badan Pusat Statistik).
FGD di buka oleh Bupati Bojonegoro melalui virtual dan ikuti Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur wilayah Bojonegoro, Kepala BPS Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, serta ADM Perhutani Bojonegoro dan Padangan.
KepalaBappeda Kabupaten Bojonegoro Mokhamad Anwar Mukhtadlo mengatakan tujuan dari penyelenggaraan FGD ini adalah dalam rangka mendiskusikan beragam tantangan yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian daerah.
Semua aspek tersebut tentunya dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta mendiskusikan desain implementasi ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta menyadari akan potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang dimiliki, efek eksternalitas pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro saat ini.
“Oleh sebab itu Pemkab Bojonegoro berinisiasi menata perencanaan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan trade-off kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan dengan paradigma baru “Build Back Better” melalui implementasi Ekonomi Hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten BBojonegoro,” kata M. Anwar Mukhtadlo
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan secara terotorial bahwa kabupaten Bojonegoro 40% adalah wilayah kehutanan, tentunya banyak potensi – potensi perkebunan dan pertanian, selain 40% wilayah kehutanan Bojonegoro memiliki produksi minyak Nasional 30%.
“Berkaitan dengan menuju ekonomi hijau, tentunya kabupaten bojonegoro dengan 30% migas kami tidak ingin menjadi suatu rul kesalahan sehingga jauh jauh hari akan menerapkan terhadap apa yang menjadi ekonomi hijau karena menyadari bahwa tidak dapat bergantung pada migas yang tidak dapat terbarukan,” kata Anna Mu’awanah.
Bojonegoro yang memiliki potensi sumber air dari bengawan solo, namun yang berdampingan dengan migas suatu ketika jika kekurangan air atau hujan terlambat maka Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut kami support sehingga petani dapat tercukupi ketersediaan air secara maksimal.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat mendorong turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kami berharap gagasan ekonomi hijau dapat memenuhi kebutuhan berkelanjutan dalam membangun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, saya yakin diskusi ini mendapatkan suatu roadmap Bojonegoro menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan,” kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.
Seperti diketahui, ekonomi Hijau merupakan suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat.
Ekonomi hijau sekaligus bisa mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Namun demikian, implementasi ekonomi hijau tentu tidak mudah dilakukan, perlu memerlukan persiapan regulasi pendukung, serta pemahaman para pelaku ekonomi.(Lex/red).
