Bojonegoro, Suryanasional.com – Isu realisasi anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi topik utama anggota DPRD Bojonegoro, Muhammad Rozi, SH., dalam kegiatan reses Masa Sidang II tahun 2025, di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Senin (25/8/2025).
Reses ini juga membahas isu-isu relevan yang berkoneksi dengan kesejahteraan masyarakat dan realisasi program kebijakan pembangunan.
“Aspek kesehatan dan pendidikan adalah dua pilar penting pelayanan publik yang saling berkaitan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.” kata M. Rozi, di hadapan konstituennya.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini juga telah tertuang juga dalam undang-undang pelayanan publik,” imhuh M. Rozi.
Kegiatan reses ini, lanjut M. Rozi, juga untuk memastikan agar kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi, menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
“Kita ingin memastikan dan mendorong terwujudnya kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat” kata M. Rozi.
“Sementara prioritas pemerintah saat ini fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengembangan ekonomi daerah” katanya.
Dirinya juga mengatakan bahwa DPRD Bojonegoro berkomitmen untuk mengawasi dan mengawal semua proses kebijakan daerah.
“Kita akan intens mengawasi dan mengawal semua tahapan proses
kebijakan Pemkab Bojonegoro. Tujuannya, agar pelaksanaan program pemerintah dapat tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran,” kata M. Rozi.
Dirinya juga menyinggung serapan anggaran yang hingga saat ini belum mencapai target. Namun dirinya berharap hal itu tidak akan berdampak pada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Realisasi serapan APBD kita saat ini belum mencapai target yang ditentukan. Namun kita berharap, silpa tahun ini bisa lebih ditekan, sehingga nilanya tak melebihi silpa di tahun sebelumnya,” katanya.(Lex/red).
