Bojonegoro, Suryanasional.com – Bupati Bojonegoro, DR. Anna Mu’awanah mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Molowopati Pemkab Bojonegoro, Jumat (12/6/2020).
“Pemkab Bojonegoro berkomitmen untuk selalu melakukan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.
Dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, Pemkab Bojonegoro telah banyak melakukan perubahan dalam birokrasi. Hal ini dilihat dari indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja yang terus meningkat.
“Bojonegoro berhasil mempertahan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas audit keuangan selama beberapa tahun terakhir. Untuk Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) Pemkab Bojonegoro berhasil mendapatkan nilai B,” jelasnya.
“Selanjutnya terkait inovasi Pelayanan publik, Pemkab Bojonegoro selama ini banyak meluncukan sistem pelayanan publik. Terbaru Pemkab Bojonegoro meluncurkan aplikasi online Sistem Informasi Dokumen Kependudukan (Si N’duk) untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan
Aspek Keterbukaan informasi publik, Pemkab Bojonegoro telah diterapkan sejak lama. Hal lain yang mendukung adanya tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya adanya promosi jabatan eselon II secara terbuka. E-Procurement, E-Musrenbang, pengukuran kinerja individu dan masih banyak hal lainnya.
Bisa menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menghimbau kepada seluruh Aan marilah kita bersam membangun integritas individu dan integritas organisasi
Salah satu cara untuk mengembangkan good governance adalah dengan membangun integritas secara individu maupun secara organisatoris di lingkungan kerja masing-masing.
“Ini harus dilakukan agar pemerintahan Bojonegoro bisa menjadi pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik koruptif. Selain itu diharapkan akan terus meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” kata Bupati Anna.
“Untuk itu Sistim kontrol harus senantiasa diterapkan,” imbuhnya.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghimbau kepada seluruh elemen pemerintahan Bojonegoro agar bersama-sama membangun integritas secara individu maupun secara organisatoris di lingkungan kerja masing-masing.
“Ini hal yang tidak bisa dipisahkan agar Pemkab Bojonegoro menjadi Bojonegoro yang bersih dan terbebas dari KKN,” terang Anna Mu’awanah.
Hadir dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM) diantaranya Kajari Bojonegoro, Kapolres Bojonegoro, Dandim 0813 Bojonegoro, OPD, Forkopimda, Sekretariat Daerah Pemkab Bojonegoro dan undangan lainnya.(Lex/red).
