SIDOARJO,Suryanasional.com – Pemkab Sidoarjo memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn berencana membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat kabupaten.
Langkah tersebut disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah SPPG se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Rapat itu membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG, termasuk peningkatan pelayanan dan kinerja SPPG. Subandi menegaskan, MBG merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan serius dari pemerintah daerah.
“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.
Menurut dia, pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan. Program tersebut juga menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, berbagai dinamika di lapangan harus menjadi perhatian bersama. Mulai kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas dan keamanan makanan, distribusi, hingga penetapan penerima manfaat.
Subandi menekankan, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui koordinasi. Setiap SPPG harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kelengkapan perizinan juga wajib dipastikan sebelum kegiatan berjalan.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” ujarnya.
Selain itu, pengelola SPPG diminta mendapat pendampingan dan pembekalan yang memadai. Hal tersebut penting agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab, terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan.
Subandi juga mengingatkan agar bahan makanan yang tidak layak tidak digunakan. Jika ditemukan bahan dengan kualitas di bawah standar, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak diolah.
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Pengawasan dari Bahan hingga Distribusi
Untuk memastikan keamanan makanan, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh. Mulai penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Subandi menyampaikan, satgas pengawasan SPPG akan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa. Dengan begitu, pemantauan diharapkan lebih terkoordinasi dan persoalan di lapangan bisa segera ditangani.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandasnya.
Tak hanya bahan makanan, kondisi sanitasi SPPG juga menjadi perhatian. Subandi meminta pemeriksaan dilakukan secara berkala, termasuk terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.
Subandi berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memberikan dukungan dan pendampingan maksimal. Keberhasilan MBG, kata dia, membutuhkan tanggung jawab bersama, terutama para pengelola SPPG sebagai pihak yang memastikan makanan diterima masyarakat dalam kondisi aman dan berkualitas.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.(Har/red)
