BOJONEGORO, Suryanasional.com — Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pembangunan pasar tidak boleh semata-mata berangkat dari keputusan birokrasi. Kebutuhan dan keresahan pedagang harus menjadi bagian dari proses perencanaan agar pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Setyo Wahono dalam program Sapa Bupati di Pendopo Malowopati, Kamis (3/9/2026). Forum dialog interaktif tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, sekaligus memperoleh respons langsung dari pemerintah.
Setyo Wahono merespons persoalan kondisi pasar yang sebelumnya dinilai tidak layak. Menurut dia, pedagang sebagai pengguna fasilitas harus mendapat ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka sejak tahap perencanaan.
“Setiap proses pembangunan, saya selalu berangkat dari keresahan dan keinginan masyarakat. Termasuk keinginan perkumpulan pedagang pasar yang ada di pasar kota. Jadi, dalam proses perencanaan pun, kami mengakomodir mereka,” kata Setyo Wahono.
Menurutnya, pembangunan pasar bukan sekadar membangun gedung atau memperbaiki fasilitas fisik. Kebijakan tersebut menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang, tata ruang berjualan, akses masyarakat, serta kenyamanan dan kepastian pedagang dalam menjalankan usaha.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai bahan dialog. Aspirasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam perencanaan, keputusan anggaran, desain pembangunan, hingga pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah, kata Setyo Wahono, tidak ingin mengambil keputusan pembangunan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pelibatan warga menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain persoalan pasar, Setyo Wahono menyinggung pengentasan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan besar di Bojonegoro. Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program pemerintah.
Pihaknya menyebut tiga fokus utama yang didorong pemerintah, yakni kesehatan, pertanian, serta peningkatan kemandirian keluarga dan ekonomi berbasis keluarga.
“Memang kemiskinan kita sangat banyak. Saya kira ini pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama, termasuk Pak Nanang,” ujarnya.
Setyo Wahono mencontohkan program Gayatri dan pengembangan peternakan domba sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi keluarga. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi dapat menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan.
Namun, pelaksanaan program pemberdayaan dinilai tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Pendampingan menjadi faktor penting agar masyarakat mampu mengelola bantuan atau program menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
“Kita juga membutuhkan instrumen pendampingan dari dinas peternakan, juga dari kepala desa, juga dari pendamping. Jadi ini kita kerja sama bareng-bareng,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program pengentasan kemiskinan pada akhirnya perlu dilihat dari perubahan kondisi keluarga penerima. Bukan hanya dari berapa banyak bantuan yang disalurkan atau program yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana program mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.
Pihaknya mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai model pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, tenaga pendamping, dan masyarakat diperlukan agar program tidak berhenti pada tahap pelaksanaan administratif.
Dia juga menyoroti kawasan selatan Bojonegoro sebagai salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan. Sebagian wilayah tersebut berada di kawasan hutan sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
“Kita tahu semua bahwa wilayah kemiskinan terbesar itu ada di wilayah selatan, dan itu adalah kawasan hutan. Nah, ini baru kita perbaiki dengan berbagai program, dengan berbagai model, termasuk model membangun kemandirian,” pungkasnya.
Sapa Bupati pada akhirnya tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menguji sejauh mana kebijakan pemerintah berangkat dari persoalan nyata masyarakat. Tantangannya adalah memastikan setiap aspirasi yang telah disampaikan memiliki tindak lanjut yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara dalam pembangunan pasar Bojonegoro ini, pemerintah daerah telah menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp78 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan PT Tiara Multi Teknik dari Surabaya, dengan leading sector berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro. Rencana pembangunan dilakukan secara bertahap dalam dua periode anggaran, yakni mulai 2026 dan dilanjutkan pada 2027. Dengan nilai anggaran dan tahapan pekerjaan tersebut, aspirasi pedagang yang disampaikan melalui Sapa Bupati kini berhadapan dengan tahap implementasi: bagaimana desain pembangunan, penggunaan anggaran, serta hasil akhirnya benar-benar menjawab kebutuhan pedagang dan masyarakat sebagai pengguna pasar.(Lex/red)
