Pemkab Bojonegoro Terima Penghargaan dari Kemendes Atas Capaianya dalam Percepatan Desa

Surabaya, Suryanasional.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkab Bojonegoro atas capaiannya dalam Percepatan Pembangunan Desa di Jawa Timur. Pemberian pnghargaan dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (29/12/2021).

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah yang di dampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.

Penghargaan dari Mendes PDT diberikan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jawa timur atas kontribusi dari 29 Pemkab dan 1 Pemkot dalam membangun Indeks Desa Membangun.

Pemkab Bojonegoro termasuk 103 desa dengan status Desa Mandiri, tertinggi Nasional. Hal tersebut memberikan kontribusi besar bagi Provinsi Jawa Timur untuk berada di urutan ke 3 Nasional setelah Bali di urutan pertama dan diikuti Daerah Istimewa Yohyakarta (DIY).

Gubernur Jawa Timur, khofifah Indar Parawansa mengucapkan terimakasih kepada seluruh Bupati dan Walikota di Jatim atas upaya dan capaiannya.

“Jatim tercatat dengan persentase tertinggi di Jawa dengan Indeks 31,23% disusul Provinsi Jabar dan Jateng dengan program pengembangan perekonomian melalui BUMDes,” kata Gubernur Khofifah

Sementara itu, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Halim Iskandar menyampaikan bahwa target pemerintah adalah tahun 2024 Indonesia Nol Persen (0%) desa tertinggal. Dan hari ini adalah penyerahan penghargaan bagi Kabupaten kota atas capaiannya dalam meningkatkan status desa.

“Semangat kita kedepan adalah jangan sampai ada warga desa yang menerima bantuan sosial. Jika ada maka desa harus bisa mengcover nya, ini adalah gambaran desa mandiri kedepan.” Terang Halim.

Halim Iskandar menekankan agar memanfaatkan BUMDes semaksimal mungkin untuk menghidupkan potensi desanya.

“Yang berpotensi wisata angkat wisatanya. Yang berpotensi produksi, angkat produksi dan kreativitas nya,” imbuhnya

Dalam acara ini hadir diantaranya, Menteri Desa PDT Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim, dan 30 Bupati/Wali Kota di Jatim beserta Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota.(Lex/HumBjn).