Bojonegoro – Setiap kegiatan proyek pemerintah, diharapkan bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil sesuai perencanaan. Namun dalam implementasi pelaksanaan lapangannya tidak bisa dipungkiri ada beberapa potensi permasalahan tak terduga yang bisa mengakibatkan pekerjaan proyek tidak berjalan sesuai perencanaan.
Seperti halnya pekerjaan proyek Pembangunan Drainase Jalan Kedaton – Tanjungharjo. Proyek senilai 184 juta yang bersumber dari APBD 2019 ini diindikasi belum sesuai perencanaan awal. Proyek dengan leading sector Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang dikerjakan oleh CV. Margo Rukun dan konsultan pengawas CV. Wangsito Karya Konsultan ini di dalam pelaksanaannya didapati beberapa bagian pekerjaan yang diduga tidak sesuai perencanaan awal.
Bagian-bagian tersebut diantaranya meliputi pemasangan U-ditch yang semestinya bisa terpasang dengan lurus, namun dalam pelaksanaannya U-ditch terpasang berkelok-kelok dan diduga tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan proyek.
Namun yang dikeluhkan warga yang berada di sekitar lokasi proyek, bukan cuma pemasangan U-ditch yang berkelok dan cenderung tidak teratur. Warga mengeluhkan terkait elevasi drainase yang terkesan pemasangannya kurang tepat yang tentunya dapat berpotensi terhadap penyumbatan saluran air.
“Posisi kemiringan pemasangan U-ditch kurang tepat dan cenderung naik turun. Hal ini tentunya berpotensi mengakibatkan adanya penampungan air pada saluran karena air tidak dapat mengalir dengan baik” kata Tamsir, warga Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas.
Tamsir menambahkan, bahwa hal ini tentunya akan merugikan pihak penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna manfaat proyek yang berada di sekitar lokasi proyek.
Dalam pengelolaan proyek negara, dibutuhkan profesionalitas kerja semua pihak. Pada prinsipnya pekerjaan proyek negara bersifat collective collegial, semua pihak harus bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas hasil proyek.
Dibutuhkan siinergitas semua pihak, dalam hal ini kontraktor pelaksana, konsultan pengawas maupun pihak leading sector atau dinas terkait. Ini dilakukan agar mutu dan kualitas proyek dapat sesuai dengan perencanaan awal. Demikian pula saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek, semua pihak wajib bertanggungjawab.(Sur/red).
